Bengkulu — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dinilai perlu diperkuat, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari tekanan ekonomi, persoalan lingkungan, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, berbagai isu tersebut membutuhkan langkah konkret.
Menanggapi kondisi tersebut, Rego Bangkito, Ketua Himpunan Mahasiswa Seluma (Himasel), Ketua Organisasi Mahasiswa Daerah Provinsi Bengkulu, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sekaligus Founder Akar Rumput, mengajak mahasiswa dan pemuda di Bengkulu untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurut Rego, gerakan mahasiswa tidak seharusnya hanya terpusat di kota-kota besar. Mahasiswa daerah juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan masyarakat sekaligus mendorong perbaikan kebijakan publik.
“Mahasiswa daerah tidak boleh merasa bahwa perubahan hanya bisa diperjuangkan dari pusat. Kita memiliki persoalan yang harus disuarakan dan masyarakat yang perlu didampingi. Karena itu, mahasiswa Bengkulu harus berani mengambil posisi, menyampaikan kritik, dan menawarkan solusi berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” ujar Rego.
Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah, di antaranya penanganan bencana dan pemulihan lingkungan, pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Bagi Rego, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari pernyataan dan program yang diumumkan kepada publik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang lebih luas, termasuk menerima kritik dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan warga di daerah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kebijakan negara berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji, melainkan penyelesaian yang bisa dirasakan. Persoalan harga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan harus dijawab dengan kebijakan yang terukur. Pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik karena suara masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi,” katanya.
Konsolidasi Daerah dan Penguatan Aspirasi Masyarakat
Selain mendorong evaluasi terhadap pemerintah, Rego menekankan pentingnya membangun konsolidasi lintas kelompok di tingkat daerah. Menurutnya, gerakan yang kuat harus berangkat dari komunikasi, pemetaan persoalan, dan penyatuan aspirasi, bukan sekadar seruan di ruang publik.
Ia mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, petani, buruh, serta berbagai elemen masyarakat sipil untuk memperkuat kerja sama dalam mengidentifikasi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap tuntutan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas, didukung informasi lapangan, serta mampu menggambarkan kebutuhan masyarakat secara utuh.
“Gerakan tidak cukup dibangun melalui slogan atau aktivitas di media sosial. Kita harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, menghimpun informasi, dan menyusun agenda perjuangan yang jelas. Dengan begitu, gerakan mahasiswa memiliki pijakan yang kuat dan tidak terlepas dari realitas rakyat,” ungkapnya.
Rego juga menegaskan bahwa demonstrasi damai tetap menjadi salah satu instrumen konstitusional untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia menilai aksi tersebut perlu dipersiapkan melalui kajian, konsolidasi, serta perumusan tuntutan yang terarah agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas.
Ia menambahkan, Bengkulu memiliki sejumlah persoalan daerah yang membutuhkan perhatian berkelanjutan, termasuk konflik agraria, perlindungan terhadap petani, terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda, dan belum meratanya akses terhadap layanan dasar.
Karena itu, menurut Rego, mahasiswa daerah harus mampu membangun agenda gerakan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat tanpa harus selalu menunggu isu nasional menjadi pemicu mobilisasi.
Momentum Evaluasi, Bukan Sekadar Seremonial
Rego memandang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai momentum untuk menilai sejauh mana arah pembangunan telah menjawab persoalan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa evaluasi publik harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara.
Ia berharap mahasiswa dan pemuda Bengkulu dapat membangun gerakan yang konsisten, terbuka, damai, serta tetap dekat dengan masyarakat sebagai basis perjuangan.
“Bagi kami, evaluasi bukan berarti menolak semua kebijakan pemerintah. Evaluasi adalah cara memastikan bahwa kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Ketika ada persoalan yang belum terselesaikan, mahasiswa harus berani menyampaikannya dan terus mengawal agar ada perbaikan,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda di Bengkulu untuk memperkuat persatuan serta mengambil bagian dalam perjuangan demokratis yang berorientasi pada kepentingan publik.
“Daerah tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan tanpa ikut menentukan arah perubahan. Mahasiswa dan pemuda harus hadir, berpikir kritis, menyuarakan aspirasi, dan bekerja bersama masyarakat. Perubahan membutuhkan keberanian untuk memulai sekaligus ketekunan untuk terus mengawalnya,” tutup Rego.
