Hendri Tomi Harapkan APH Periksa Anggaran Mamin, Mobil Dinas, dan Belanja Rutin DPRD Seluma
Seluma – Tokoh pemerhati pembangunan Kabupaten Seluma, Hendri Tomi, berharap aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pos anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma.
Anggaran yang menjadi sorotan meliputi belanja makan dan minum (mamin), anggaran mobil dinas, serta berbagai belanja rutin Sekretariat DPRD Seluma.
Hendri menilai, penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah perlu mendapat pengawasan serius agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum penting dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran telah sesuai dengan peruntukan serta didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.
“Anggaran daerah merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kami berharap aparat penegak hukum memeriksa anggaran makan dan minum, mobil dinas, serta belanja rutin di Sekretariat DPRD Seluma,” ujar Hendri Tomi.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap belanja pemerintah bukan berarti langsung menuduh adanya penyimpangan. Namun, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar yang jelas, didukung dokumen yang lengkap, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hendri juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, setiap belanja pemerintah harus mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ketika masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dalam berbagai sektor pembangunan.
Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri dokumen perencanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa apabila ada, bukti realisasi belanja, serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Pemeriksaan itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan pelaksanaannya di lapangan.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, termasuk DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Hendri berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti harapan tersebut secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, ia berharap penanganannya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan aparat penegak hukum terhadap pos-pos anggaran yang disoroti tersebut. Oleh karena itu, dorongan pemeriksaan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pengawasan anggaran publik, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Menurut Hendri, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Seluma.
