Dorongan Pejabat Naik Transportasi Umum, Begini Respons Para Menteri
Dorongan Pejabat Naik Transportasi Umum, Begini Respons Para Menteri / foto ilustrasi

Dorongan Pejabat Naik Transportasi Umum, Begini Respons Para Menteri

Diposting pada
Editor: Mahmud Yunus

Jakarta – Dorongan agar pejabat pemerintahan beralih menggunakan transportasi umum kembali mencuat. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menilai kendaraan patwal semestinya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti semakin macetnya jalanan akibat banyaknya kendaraan pejabat yang dikawal setiap hari.

“Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas. Jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stres dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” ujar Djoko, dikutip Selasa (28/1/2025).

Respons Para Menteri

Sejumlah menteri memberikan tanggapan beragam terkait usulan ini. Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan dirinya sudah terbiasa dengan angkutan umum sejak dulu.

“Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot tiga tahun di terminal, jadi sopir angkot dua tahun waktu SMA. Kuliah juga bawa angkot,” kata Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Minggu (2/2).

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menilai penggunaan transportasi umum bukan persoalan substansial. Baginya, dalam situasi tertentu, naik kendaraan pribadi bisa lebih efektif.

“Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor,” ujarnya.

Namun, Nusron mengaku setuju jika sesekali pejabat menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki jika memungkinkan.

“Kalau tujuannya memang untuk itu, sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Bisa lebih cepat naik sepeda motor,” tambahnya.

Pejabat Siap Gunakan Transportasi Umum?

Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menyatakan dirinya tidak keberatan menggunakan transportasi umum.

“Ya nggak papa, nggak ada masalah, apalagi sekarang ini kan kayak model LRT, MRT itu juga tidak menyulitkan, bisa dikoneksikan jadi udah nggak repot,” ujarnya.

Menurutnya, sistem transportasi umum saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan, menurut Christina, penggunaan transportasi publik bisa lebih menghemat waktu dibandingkan kendaraan pribadi.

“Kalau dulu kan kita ribet untuk pergi ke stasiun dan lain-lain, tapi sekarang kan udah sangat mudah. Jadi memang nggak ada yang salah dengan transportasi umum,” pungkasnya.

Gambar Gravatar
Wartawan yang menaruh perhatian pada berita daerah dan nasional, perkembangan lokal, dengan fokus pada penyajian informasi yang faktual, terverifikasi, dan dekat dengan kebutuhan pembaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *