Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat bersama Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) Bengkulu untuk menindaklanjuti aspirasi terkait situasi kemanusiaan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Hearing yang berlangsung pada Senin (4/5/2026) itu menjadi ruang dialog antara mahasiswa Papua dan wakil rakyat, dengan fokus pada isu keamanan, perlindungan warga sipil, hingga keterbukaan informasi di Papua.
Anggota DPRD Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menegaskan pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Kami memahami kegelisahan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat, DPR RI, hingga Komnas HAM agar mendapat perhatian serius,” ujar Edwar, Rabu (6/5/2026).
Dalam forum tersebut, perwakilan Imapa Bengkulu menyoroti dugaan kekerasan terhadap warga sipil di sejumlah wilayah Papua. Mereka meminta aparat penegak hukum memproses secara tegas kasus yang disebut terjadi di Kabupaten Puncak pada 14 April 2026 dan di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026.
Mahasiswa menilai penegakan hukum harus dilakukan secara transparan tanpa adanya impunitas terhadap pihak yang terlibat.
Selain itu, mereka juga mendesak penghentian tindakan kekerasan, intimidasi, dan dugaan pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua.
Imapa Bengkulu turut menyoroti pendekatan keamanan di Papua yang dinilai berlebihan dan meminta penarikan aparat militer, baik organik maupun non-organik, untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif.
Tidak hanya itu, isu investasi di Papua juga menjadi perhatian. Mahasiswa menilai sejumlah proyek investasi berpotensi merugikan masyarakat adat dari sisi lingkungan, ekonomi, hingga sosial-politik.
Dalam hearing tersebut, mahasiswa juga mendesak Komnas HAM melakukan investigasi menyeluruh di sejumlah wilayah seperti Puncak, Dogiyai, Tolikara, Nduga, dan Yahukimo.
Mereka turut meminta pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis nasional maupun internasional agar kondisi di Papua dapat diliput secara terbuka.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, DPRD Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemerintah pusat agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di tingkat daerah.
Edwar Samsi menilai persoalan Papua merupakan isu nasional yang membutuhkan pendekatan dialogis dan kemanusiaan agar penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. (ADV)
