Kaur – Kebijakan anggaran publikasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kaur menjadi sorotan setelah muncul dugaan pemangkasan nilai kerja sama media pada tahun anggaran 2026. Isu ini mencuat karena selisih antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi pembayaran per tayang.
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Kaur, Epsan Sumarli alias Eep Kinal, menyampaikan keberatan keras terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai langkah manajemen RSUD Kaur mencederai rasa keadilan bagi media.
“Kebijakan ini secara jelas telah mencederai rasa keadilan media,” ujar Eep Kinal saat diwawancarai, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, anggaran publikasi yang sebelumnya mencapai Rp1,2 juta per tayang telah mengalami penurunan drastis sejak 2025 menjadi Rp300 ribu. Pada 2026, anggaran disebut kembali ditetapkan Rp600 ribu per tayang, namun realisasinya hanya Rp500 ribu.
Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut. “Kalau dianggarkan Rp600 ribu tapi dibayarkan Rp500 ribu, ini ada apa dengan manajemen RSUD Kaur,” katanya.
Eep menegaskan, nilai Rp1,2 juta per tayang sebelumnya merupakan angka yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kaur. Perubahan yang terus terjadi, menurut dia, berpotensi menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan kerja sama media di daerah.
Di sisi lain, informasi dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan total anggaran publikasi RSUD Kaur mencapai sekitar Rp45 juta. Dana tersebut dialokasikan masing-masing Rp20 juta untuk media cetak dan Rp25 juta untuk media online, dengan standar per tayang Rp600 ribu.
Namun, sumber tersebut mengungkapkan realisasi pembayaran hanya Rp500 ribu per tayang. “Ada dugaan pemotongan Rp100 ribu per tayang,” ujarnya.
Upaya konfirmasi kepada pihak RSUD Kaur masih belum membuahkan hasil. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kaur, Rensi Fitra Utari, melalui pesan WhatsApp menyampaikan belum dapat memberikan keterangan karena sedang berada di luar daerah untuk keperluan operasi.
“Besok saya tidak masuk kantor karena berangkat ke Bengkulu, kalau mau ketemu hari Selasa,” tulisnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Kaur belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pemangkasan anggaran tersebut, meski awak media telah kembali meminta klarifikasi untuk hak jawab.
Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peran media sebagai pilar informasi publik. Dugaan pemotongan anggaran tersebut pun kini menjadi perhatian luas di kalangan jurnalis di Kabupaten Kaur.
