Menteri HAM Natalius Pigai Respons Tantangan DPR soal Kinerjanya
Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, memberikan tanggapan atas pernyataan anggota Komisi XIII DPR yang menyebutkan kinerjanya tidak terlalu terlihat pada 100 hari pertama masa kerjanya. Pigai menjelaskan bahwa peran Kementerian HAM tidak sama dengan Komnas HAM atau LSM, yang langsung turun ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Pada rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Pigai menegaskan bahwa tugas utama Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. “DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI,” ujar Pigai saat dihubungi pada Rabu (5/2/2025).
Menurutnya, sebagai bagian dari eksekutif, Kementerian HAM memiliki kewajiban dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait hak asasi manusia. “Tugas dan fungsi kami adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM yang turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
