Bengkulu – Sekretaris Partai Golkar versi kepengurusan Patriana Sosialinda, Antonio Imanda, menegaskan gugatan pembekuan kepengurusan DPD Golkar Kota Bengkulu ke Mahkamah Partai bukan dilandasi ambisi kekuasaan, melainkan persoalan etika dan moral dalam berorganisasi.
Antonio menyebut, langkah hukum tersebut saat ini tinggal menunggu jadwal persidangan setelah seluruh berkas dan alat bukti dinyatakan telah dilengkapi.
“Gugatan tinggal menunggu jadwal persidangan. Saya perlu menegaskan, ini bukan untuk memenuhi ambisi, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada kader agar tunduk dan patuh terhadap aturan partai,” ujar Antonio.
Ia menjelaskan, polemik internal muncul setelah proses Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua DPD Golkar Kota Bengkulu yang baru terhenti di tengah jalan.
Menurutnya, penghentian tersebut dilakukan oleh DPD Golkar Provinsi Bengkulu yang kemudian mengusulkan penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepengurusan.
Antonio menilai langkah tersebut perlu diuji melalui mekanisme Mahkamah Partai guna memastikan proses organisasi berjalan sesuai aturan.
“Gugatan ini untuk memberikan pemahaman tentang etika dan moral kader Partai Golkar,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas internal sebagai fondasi utama dalam membangun organisasi yang sehat dan kuat.
“Solidaritas adalah langkah awal majunya organisasi, sekaligus memperkuat rasa aman dan nyaman menjadi kader,” ujarnya.
Melalui gugatan ini, Antonio berharap hak-hak kader tetap terlindungi dari praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi internal partai.
“Ini bagian dari upaya melindungi hak kader dari hegemoni kekuasaan dan pola-pola otoriter dalam kepemimpinan partai,” tegasnya.
