Seluma – Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi ambrolnya Jembatan Air Matan di Kabupaten Seluma, menyusul kekhawatiran publik terhadap kualitas proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Sidak yang berlangsung Rabu (29/4/2026) itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari tujuh kepala desa, Pelaksana Tugas BPBD, kontraktor, hingga perwakilan Dinas PUPR.
Anggota Komisi II DPRD Bengkulu, Suharto, menegaskan langkah sidak merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terutama pada proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kehadiran kami untuk memastikan aspirasi masyarakat terjawab dan anggaran digunakan secara benar, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Suharto saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, ambruknya jembatan yang baru diresmikan sekitar dua bulan lalu menimbulkan pertanyaan serius, mengingat proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp16,4 miliar.
Dari hasil peninjauan awal, DPRD menemukan indikasi pekerjaan yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Meski demikian, Suharto menegaskan pihaknya akan tetap mengedepankan pendekatan objektif dengan melibatkan tenaga ahli untuk melakukan kajian teknis secara menyeluruh.
“Kami perlu mengetahui detail spesifikasi teknis, mulai dari material, bentang jembatan, hingga metode pengerjaan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dokumen kontrak proyek saat ini tengah diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kepentingan pemeriksaan.
Menurut Suharto, hal tersebut semakin menguatkan pentingnya penelusuran lebih lanjut, baik dari sisi teknis maupun administrasi proyek.
Selain itu, DPRD juga mengaku belum menerima dokumen penting seperti perhitungan konstruksi dan detail engineering design (DED) yang menjadi dasar pembangunan jembatan.
Sidak ini diharapkan dapat membuka secara terang penyebab ambrolnya jembatan, sekaligus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Bengkulu. (ADV)
