Bengkulu – Kondisi keuangan RSUD M Yunus Bengkulu menjadi perhatian serius setelah rumah sakit rujukan utama di Provinsi Bengkulu itu diketahui memiliki utang mencapai sekitar Rp60 miliar. Besarnya beban utang dikhawatirkan berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pengadaan obat dan bahan medis habis pakai.
Persoalan tersebut mencuat usai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu memaparkan hasil audit awal kondisi keuangan rumah sakit kepada Gubernur Bengkulu.
Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu, Sugimulyo, mengatakan masalah utang RSUD M Yunus tidak bisa dianggap ringan karena berpotensi mengganggu kebutuhan dasar pelayanan kesehatan pasien.
“Kalau utang ini tidak segera diselesaikan, tentu akan berdampak pada kebutuhan rumah sakit, terutama pengadaan obat dan kebutuhan medis lainnya,” ujar Sugimulyo, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, operasional rumah sakit sangat bergantung pada ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai. Jika tekanan keuangan terus terjadi, pelayanan kepada masyarakat juga berisiko ikut terganggu.
BPKP saat ini telah menyelesaikan audit awal dan akan melanjutkan investigasi lebih mendalam guna mengetahui penyebab membengkaknya utang rumah sakit tersebut.
Sugimulyo menegaskan investigasi lanjutan penting dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui akar persoalan secara menyeluruh sehingga solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara.
“Kalau audit sudah dilakukan, nanti selanjutnya akan dilakukan investigasi untuk lebih mendalami lagi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur RSUD M Yunus Bengkulu, Eri Murianto, membenarkan total utang rumah sakit yang mencapai sekitar Rp60 miliar. Ia menyebut sebagian besar utang berasal dari pengadaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) sejak 2023.
“Puluhan, ya sekitar Rp60 miliar,” ujar Eri.
Ia menjelaskan tingginya kebutuhan pelayanan membuat rumah sakit tetap harus menyediakan obat dan kebutuhan medis meskipun kondisi keuangan sedang mengalami tekanan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait kualitas layanan kesehatan di RSUD M Yunus yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama bagi warga Kota Bengkulu maupun kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.
Pemprov Bengkulu bersama manajemen rumah sakit memastikan pelayanan pasien tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah juga disebut tengah menyiapkan langkah pembenahan, khususnya pada sistem pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan rumah sakit.
“Pembenahan akan segera dilakukan agar pengadaan obat dan bahan habis pakai dapat lebih terukur sesuai kemampuan keuangan rumah sakit dan kebutuhan pelayanan pasien,” jelas Eri.
Langkah pembenahan itu dinilai penting agar sistem pengelolaan keuangan RSUD M Yunus menjadi lebih sehat, transparan, dan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat di Bengkulu.
