Lubuk Linggau – Hutang Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau kepada BPJS Kesehatan terus meningkat, dan per September 2024 tercatat mencapai angka Rp 22,5 miliar. Angka ini menjadi perhatian publik, terutama setelah salah satu bakal calon kepala daerah memasukkan pelunasan hutang tersebut dalam program kerjanya, saat nominal hutang masih berada di angka Rp 16 miliar.
Kepala BPJS Kesehatan Lubuk Linggau, Yunita Ibnu, melalui Raden Patria Danu Negara, Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Lubuk Linggau, mengonfirmasi adanya tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemkot Lubuk Linggau yang belum diselesaikan.
BPJS Tetap Komitmen Melayani Masyarakat
Meskipun ada tunggakan, BPJS Kesehatan menegaskan tetap berkomitmen untuk menjalankan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. “Kami tetap merealisasikan biaya pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, meskipun ada tunggakan dari Pemkot Lubuk Linggau,” ungkap Raden Patria Danu Negara, Rabu (11/9/2024).
Untuk mengatasi persoalan ini, BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Pemkot Lubuk Linggau guna mengusulkan tambahan anggaran iuran JKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. “Kami telah mengusulkan kekurangan anggaran iuran JKN kepada Pemkot untuk dimasukkan dalam APBD 2024,” tambahnya.
Tunggakan Iuran yang Terus Meningkat
Tunggakan iuran JKN oleh Pemkot Lubuk Linggau yang belum terselesaikan menjadi sorotan, mengingat jumlahnya yang terus bertambah dari Rp 16 miliar menjadi Rp 22,5 miliar hanya dalam beberapa bulan terakhir. “Hingga September ini, kekurangan iuran yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp 22,5 miliar,” jelas Patria.
Tunggakan ini bisa berdampak pada layanan kesehatan di masa depan, jika tidak segera ditangani. Masyarakat tentu berharap agar Pemkot Lubuk Linggau dan BPJS Kesehatan dapat segera menemukan solusi untuk permasalahan ini, sehingga pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar tanpa hambatan.
Upaya Pelunasan dan Dukungan APBD
Saat ini, Pemkot Lubuk Linggau sedang dalam proses untuk mengatasi hutang tersebut. Dukungan anggaran dari APBD diharapkan bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menutupi tunggakan yang ada. Pihak BPJS Kesehatan juga berharap agar pemkot dapat segera memenuhi kewajiban ini demi kelancaran pelayanan kesehatan bagi seluruh warga kota.
Situasi ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya keterbukaan dan komitmen dalam pengelolaan anggaran kesehatan, terutama dalam era di mana akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau menjadi prioritas utama bagi masyarakat.
