Seluma – Dugaan penguasaan dua unit mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Seluma oleh mantan pimpinan DPRD Seluma kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pengawas Korupsi Republik Indonesia (LSM KPK-RI) Kabupaten Seluma mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu segera menindaklanjuti laporan yang telah mereka sampaikan sejak Oktober 2026.
Melalui surat bernomor 019/KPK.RI/X/2026 yang disampaikan pada November 2026, LSM KPK-RI mempertanyakan perkembangan laporan sebelumnya dengan nomor 018/KPK-RI/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
Laporan tersebut menyoroti dugaan penguasaan dua unit mobil dinas Toyota Fortuner VRZ berwarna putih yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD). Kedua kendaraan itu diduga masih dikuasai mantan pimpinan DPRD Seluma periode 2019–2024, masing-masing Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
Sekretaris DPD LSM KPK-RI Kabupaten Seluma, Yudi Hartono, menilai kedua kendaraan dinas tersebut semestinya telah dikembalikan setelah masa jabatan pimpinan DPRD periode sebelumnya berakhir.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena kedua pihak disebut kembali menjabat sebagai pimpinan DPRD Seluma periode 2024–2029 dan telah memperoleh fasilitas kendaraan dinas baru berupa dua unit Honda CR-V berwarna hitam dengan nomor polisi BD 6 PY dan BD 7 PY.
Menurut pihak pelapor, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan, terutama terkait dasar administrasi penggunaan dua kendaraan dinas lama di tengah tersedianya fasilitas kendaraan dinas baru.
“Sehubungan dengan surat laporan kami nomor 018/KPK-RI/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 yang kami sampaikan ke kantor Kejati Bengkulu, maka kami mempertanyakan proses dan tindak lanjut laporan kami tersebut,” kata Yudi saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Yudi juga mempertanyakan alasan kedua Toyota Fortuner VRZ tersebut masih digunakan dengan dalih sebagai kendaraan operasional.
“Kami mempertanyakan alasan penggunaan kendaraan lama yang disebut-sebut dijadikan kendaraan operasional. Seharusnya penggunaan kendaraan dinas mengacu pada ketentuan pengelolaan barang milik daerah serta standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, LSM KPK-RI menilai legalitas administrasi penggunaan dan penguasaan kedua kendaraan lama itu perlu diperiksa, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.
Mereka meminta Kejati Bengkulu tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera melakukan penelaahan dan mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
LSM KPK-RI juga meminta agar dilakukan penyelidikan, penyidikan, penelusuran aset, hingga upaya pemulihan kerugian daerah apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur pelanggaran hukum.
“Kami berharap penanganan laporan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya persepsi negatif terhadap penegakan hukum di Provinsi Bengkulu,” ujar Yudi.
Klaim Potensi Manfaat Ekonomi Rp450 Juta
Selain mempersoalkan status penguasaan kendaraan, LSM KPK-RI turut menghitung potensi nilai ekonomi dari pemanfaatan dua unit mobil dinas tersebut.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Kejati Bengkulu, mereka menggunakan asumsi nilai sewa wajar sebesar Rp9 juta per bulan untuk setiap kendaraan selama 25 bulan.
Dengan perhitungan dua unit kendaraan, nilai yang diperoleh mencapai Rp450 juta.
“Jika dihitung dengan pendapatan sewa wajar (fair rental value) Rp9.000.000 per bulan per unit selama 25 bulan, total manfaat yang dinikmati terlapor sebesar Rp450.000.000,” ungkap Yudi.
Meski demikian, angka Rp450 juta tersebut merupakan estimasi berdasarkan perhitungan pihak pelapor. Nilai itu belum merupakan hasil audit ataupun penetapan kerugian keuangan daerah oleh lembaga yang berwenang.
Sekda Seluma Sebut Kendaraan Berstatus Pinjam Pakai
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, sebelumnya menegaskan bahwa kendaraan dinas yang digunakan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Seluma berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Seluma.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami untuk memastikan mekanisme pinjam pakai kendaraan, mulai dari dasar administrasi, jangka waktu penggunaan, status pencatatan aset, hingga kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan adanya laporan LSM KPK-RI tersebut, persoalan dua unit Toyota Fortuner itu kembali mencuat dan membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Publik berhak mengetahui bagaimana aset daerah dikelola, siapa yang berwenang menggunakannya, serta apakah seluruh fasilitas kendaraan dinas telah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, tindak lanjut Kejati Bengkulu dinantikan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas dugaan tersebut.
