Seluma – Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Seluma, H. Meri Sasdi, M.Pd, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma yang membahas pandangan umum fraksi terkait Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Kamis, 14 November 2024, di Gedung DPRD Kabupaten Seluma dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Sugeng Zonrio, SH.
Acara ini dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD dan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk merumuskan APBD yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pandangan Umum untuk Penyempurnaan RAPBD 2025
Sugeng Zonrio dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pandangan dari tiap fraksi diharapkan memberikan masukan yang konstruktif dalam menyusun RAPBD yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pjs. Bupati Meri Sasdi menegaskan komitmennya untuk memastikan RAPBD 2025 menjadi alat yang tepat dalam mendukung pembangunan Seluma. “Pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen untuk menyusun RAPBD yang tepat sasaran dan akuntabel. Semoga pandangan dari seluruh fraksi menjadi masukan berharga untuk membangun Kabupaten Seluma yang lebih baik,” ujarnya.
Prioritas RAPBD 2025
RAPBD 2025 dirancang untuk menyoroti berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan masukan dari berbagai fraksi, tahap pembahasan selanjutnya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang mampu memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Visi utama adalah menjadikan APBD 2025 sebagai fondasi kuat bagi pembangunan Kabupaten Seluma yang berkelanjutan.
Rapat ini menandai langkah awal yang penting dalam memastikan anggaran daerah tahun 2025 dapat mendukung berbagai program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
