Bengkulu – Anggota DPD RI dapil Bengkulu, Destita Khairilisani, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan akses komunikasi di sejumlah wilayah provinsi tersebut.
Penegasan itu disampaikan Destita saat kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Bengkulu, Rabu (6/5/2026), guna menyerap langsung persoalan strategis di sektor komunikasi dan digitalisasi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Diskominfotik Bengkulu, Nelly Alesa, memaparkan bahwa persoalan blank spot dan keterbatasan jaringan masih menjadi hambatan utama. Ia menyebut pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di empat wilayah blank spot serta penguatan jaringan di 36 desa kategori slow spot menjadi prioritas yang harus segera direalisasikan.
“Penguatan akses sinyal menjadi fondasi penting bagi pemerataan informasi dan pelayanan publik berbasis digital,” ujar Nelly.
Selain jaringan, keterbatasan kapasitas server juga menjadi tantangan. Diskominfotik, kata Nelly, membutuhkan dukungan peningkatan storage data untuk mengimbangi kebutuhan pengelolaan data pemerintahan yang terus meningkat.
Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui DPD RI dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk penguatan jaringan desa dan pengembangan sarana data.
Tak hanya itu, Diskominfotik juga tengah mendorong penguatan Program Satu Data Bengkulu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan sarana-prasarana digital untuk mendukung percepatan menuju konsep smart province dan smart city/regency.
Sebagai langkah konkret, pada 2026 ditetapkan empat program prioritas, di antaranya produksi 1.800 konten publikasi, digitalisasi desa, penguatan jaringan internet melalui relokasi satelit, serta pengembangan 30 portal desa bertajuk “Petik Buahati”.
Menanggapi paparan tersebut, Destita menegaskan seluruh kebutuhan itu menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan pembangunan komunikasi di Bengkulu.
“Ini pekerjaan rumah bersama. Saya siap memperjuangkan agar transformasi digital dan pemerataan komunikasi bisa dipercepat,” tegasnya.
Menurut Destita, pembangunan infrastruktur digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar yang menentukan kualitas pelayanan publik hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tanpa akses komunikasi yang merata, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Ia optimistis, melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan pemangku kepentingan lainnya, percepatan pembangunan digital di Bengkulu dapat terealisasi secara bertahap.
