Jakarta – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Provinsi Bengkulu, sekaligus mengingatkan proses perekrutan penerima harus bebas dari praktik pungutan liar.
Dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026), Sultan menyebut penyaluran PIP periode 2025–2026 melalui jalur aspirasi DPD RI telah menjangkau sekitar 4.000 siswa di Bengkulu dengan total bantuan mencapai Rp3,2 miliar.
Rinciannya, sebanyak 2.228 siswa SD menerima lebih dari Rp1 miliar, 940 siswa SMP sebesar Rp705 juta, serta masing-masing 416 siswa SMA dan SMK yang memperoleh Rp748,8 juta.
“Kita proyeksikan ada tambahan untuk kuota Provinsi Bengkulu, baik secara global maupun melalui kanal aspirasi DPD RI,” ujar Sultan.
Ia menegaskan, di tengah rencana penambahan kuota tersebut, integritas dalam proses pengusulan hingga pencairan bantuan harus dijaga. Sultan mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.
“Kita sama-sama jaga di lapangan, jangan ada pungutan liar yang memberatkan siswa dan keluarga. Jika ada indikasi, jangan ragu untuk melaporkan,” tegasnya.
Menurut Sultan, dominasi penerima dari jenjang SD mencerminkan fokus pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan dasar sebagai tahap awal pembentukan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga menyoroti jenjang SMP sebagai fase rawan putus sekolah, terutama akibat faktor ekonomi dan jarak tempuh, sehingga intervensi bantuan menjadi krusial.
Sementara pada tingkat SMA, bantuan diharapkan menjaga keberlanjutan pendidikan hingga lulus, sedangkan pada SMK diarahkan untuk mendukung pendidikan vokasi agar lulusan siap masuk dunia kerja.
“PIP bukan sekadar bantuan tunai pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara memastikan tidak ada anak Bengkulu yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” kata Sultan.
Program PIP sendiri kembali dibuka bagi pelajar di Bengkulu dan menyasar siswa dari keluarga miskin serta rentan miskin yang terdata dalam basis Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pengusulan calon penerima dilakukan melalui verifikasi sekolah masing-masing, dengan memastikan data sesuai kondisi sosial ekonomi dan tercatat dalam sistem data pendidikan nasional.
Sultan berharap program ini mampu memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di Bengkulu.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Bengkulu yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. PIP harus benar-benar menyasar yang membutuhkan,” ujarnya.
