Bengkulu Tengah – Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto menyoroti potensi kuliner khas daerah, termasuk ikan tempoyak, sebagai bagian penting dalam strategi pengembangan pariwisata yang tengah disiapkan pemerintah daerah.
Dalam rapat yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ruang Rapat Bupati, Selasa (5/5/2026), isu penguatan identitas wisata menjadi salah satu fokus pembahasan utama, tidak hanya dari sisi alam dan budaya, tetapi juga kuliner lokal.
Rachmat menegaskan, pengembangan pariwisata Bengkulu Tengah harus dilakukan secara terarah dengan memastikan seluruh potensi yang dimiliki terdata secara menyeluruh. Ia menilai kuliner seperti ikan tempoyak memiliki peluang besar untuk diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan.
“Wisata bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi juga menjadi identitas Bengkulu Tengah. Kita ingin punya daya tarik yang dikenal luas,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa langkah awal yang harus diselesaikan adalah memastikan kejelasan status lahan dan aset destinasi wisata sebelum pengembangan dilakukan lebih jauh.
“Kami ingin seluruh potensi wisata terdata dengan baik. Namun yang paling penting saat ini adalah memastikan kejelasan status asetnya terlebih dahulu,” kata Rachmat.
Menurutnya, setelah status kepemilikan dipastikan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menelusuri legalitas aset, sebelum Dinas Pariwisata menyusun strategi pengembangan, termasuk penguatan sektor kuliner.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Tengah Eka Nurmeini memaparkan, selain ikan tempoyak, daerah ini juga memiliki kekayaan kuliner lain seperti ikan kelapa yang dimasak dalam bambu.
Ia menyebut, pengembangan wisata Bengkulu Tengah akan mengintegrasikan berbagai potensi, mulai dari wisata alam seperti Bukit Kandis, Sungai Suci, hingga desa wisata, agar saling mendukung dalam menarik kunjungan wisatawan.
Pemerintah daerah berharap, penguatan sektor kuliner khas seperti ikan tempoyak dapat menjadi bagian dari identitas wisata yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
