Bengkulu – Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Bengkulu Mengingat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berlangsung memanas, Selasa (12/5/2026). Massa aksi bahkan menyegel gerbang utama DPRD sebagai bentuk protes setelah tuntutan mereka tidak langsung diterima Komisi IV yang membidangi pendidikan.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu mengangkat berbagai persoalan pendidikan bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Mahasiswa datang dengan pengawalan aparat kepolisian sambil membawa tuntutan terkait kesejahteraan guru, anggaran pendidikan, hingga dugaan komersialisasi sekolah.
Awalnya, massa melakukan orasi di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu sebelum dipersilakan masuk ke teras gedung untuk berdialog dengan pimpinan dewan.
Mahasiswa kemudian ditemui Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain bersama anggota DPRD Ali Saftaini dan Baidari Citra Dewi.
Namun situasi berubah tegang ketika mahasiswa meminta anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu hadir langsung dalam dialog tersebut. Permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena anggota komisi disebut sedang menjalankan tugas dinas luar daerah.
Merasa aspirasi mereka belum diterima langsung oleh komisi terkait, massa akhirnya meninggalkan forum dialog dan menyegel gerbang utama kantor DPRD Provinsi Bengkulu.
“Harusnya momentum Hardiknas menjadi ruang penegasan bahwa kualitas pendidikan tidak akan tercapai kalau fondasinya masih lemah,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga menyoroti nasib guru non-ASN yang dinilai masih belum memperoleh kepastian status kerja dan perlindungan yang layak. Mereka menilai pemerintah belum serius memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain meminta anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas APBD, massa juga mendesak penghentian pengurangan anggaran untuk program pendidikan yang dianggap tidak esensial. Mereka turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai jangan sampai membebani anggaran pendidikan daerah.
Aliansi Bengkulu Mengingat juga meminta penghentian praktik komersialisasi pendidikan, termasuk dugaan pungutan liar serta jual beli seragam dan kursi sekolah yang dinilai memberatkan wali murid.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan serta menindak tegas pelaku tanpa melindungi institusi sekolah.
Menanggapi aksi tersebut, Teuku Zulkarnain mengatakan DPRD memahami sebagian besar tuntutan mahasiswa. Ia menjelaskan ketidakhadiran Komisi IV bukan karena menghindari massa aksi, melainkan sedang menjalankan tugas luar daerah.
“Komisi IV memang sedang ada agenda tugas luar, jadi belum bisa hadir langsung,” kata Teuku.
Ia menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyusunan anggaran. Terkait guru honorer, menurutnya pemerintah juga telah mengangkat banyak tenaga honorer menjadi PPPK.
Sementara mengenai program MBG, Teuku menyebut kebijakan tersebut merupakan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Program MBG itu kebijakan pusat dan tentu pemerintah pusat akan mempertimbangkan semua masukan yang berkembang,” ujarnya.
