Bengkulu – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu, Senin (4/5), yang dirangkaikan dengan penandatanganan surat pernyataan penolakan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
Kegiatan tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam memastikan layanan publik berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Seluruh pegawai Disdikbud turut menandatangani komitmen tersebut. Penandatanganan ini tidak hanya dimaknai sebagai formalitas, melainkan dorongan untuk diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari.
Dalam arahannya, Herwan menegaskan bahwa komitmen yang telah ditandatangani harus sejalan dengan tindakan nyata di lapangan.
“Penandatanganan ini jangan hanya menjadi seremonial. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak boleh ada pungli maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun,” kata Herwan.
Ia menambahkan, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, sehingga jajaran Disdikbud dituntut menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional.
“Pelayanan publik yang bersih merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. ASN harus bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Melalui penandatanganan komitmen ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap upaya pencegahan praktik pungli dan gratifikasi semakin kuat, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan prima.
