Jakarta – Kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang melibatkan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa masalah ini sedang ditangani oleh pemerintah dan akan segera diselesaikan. “Iya lagi diurus itu semua,” ujar Prabowo di Gade Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/2/2025).
Pemerintah Bersihkan Tata Kelola Minyak
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membersihkan dan menegakkan aturan dalam sektor tata kelola minyak di Indonesia. “Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo. Di sisi lain, PT Pertamina memastikan bahwa kualitas BBM yang beredar di masyarakat tidak merupakan oplosan atau blending antara Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menambahkan bahwa informasi yang beredar mengenai isu oplosan adalah disinformasi.
Kementerian ESDM Hargai Proses Hukum
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Kementerian ESDM menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait kasus korupsi di sektor minyak. “Kami sangat menghargai proses hukum yang terjadi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Evaluasi Tata Kelola Impor BBM
Bahlil juga menyebutkan bahwa Kementerian ESDM tengah melakukan perbaikan dalam tata kelola impor BBM. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan izin impor BBM sekaligus dalam satu tahun, tetapi akan dilakukan setiap enam bulan untuk evaluasi berkala.
Kasus Korupsi dan Kerugian Negara
Kasus dugaan korupsi ini melibatkan tujuh tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari berbagai komponen, termasuk ekspor dan impor minyak mentah, serta pemberian subsidi yang berhubungan dengan kenaikan harga minyak.
