APH Diminta Telusuri Belanja DPRD Seluma, dari ATK hingga Mobil Dinas
Seluma – Pengelolaan belanja di lingkungan DPRD Kabupaten Seluma diminta diperiksa secara menyeluruh. Aparat penegak hukum (APH) didorong menelusuri sejumlah pos anggaran yang menggunakan APBD, mulai dari pengadaan alat tulis kantor (ATK) hingga pengadaan dan perawatan kendaraan dinas.
Desakan itu disampaikan tokoh pemerhati pembangunan Kabupaten Seluma, Hendri Tomi. Ia menilai penggunaan anggaran lembaga legislatif perlu dipastikan sesuai dengan perencanaan, kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Menurut Hendri, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berfokus pada satu jenis belanja. Sejumlah komponen pengeluaran, termasuk belanja rumah tangga dinas, biaya perawatan kendaraan dan pengadaan mobil dinas, perlu dilihat secara utuh.
“Yang perlu diperiksa bukan hanya satu item. Mulai dari ATK, perawatan kendaraan dinas, belanja rumah tangga dinas sampai pengadaan mobil dinas. Semua harus jelas dasar kebutuhannya, nilai anggarannya, proses pengadaannya dan realisasinya,” kata Hendri, Sabtu (3/10/2026).
Ia meminta APH tidak sebatas mencermati kelengkapan administrasi. Jika diperlukan, pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan membandingkan dokumen anggaran dengan kondisi di lapangan, termasuk barang dan jasa yang direalisasikan.
Langkah tersebut, kata Hendri, penting untuk memastikan tidak terdapat mark-up, belanja yang tidak sesuai kebutuhan, pertanggungjawaban yang tidak lengkap maupun bentuk penyimpangan lainnya.
Meski meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, Hendri menegaskan sorotan tersebut bukan berarti telah menyimpulkan adanya tindak pidana dalam pengelolaan anggaran DPRD Seluma.
“Kalau setelah diperiksa ternyata semuanya sesuai aturan, ya sampaikan kepada publik bahwa memang tidak ada masalah. Tetapi kalau ditemukan kejanggalan atau pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penggunaan APBD. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, terlebih seluruh belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.
Hendri meminta pengawasan anggaran diterapkan secara objektif dan tidak tebang pilih. Ia menilai lembaga legislatif juga harus terbuka terhadap pengawasan sebagaimana pihak lain yang menggunakan anggaran daerah.
“Jangan hanya masyarakat atau pemerintah desa yang diawasi. Penggunaan anggaran di lembaga legislatif juga harus terbuka untuk diawasi. Semua sama-sama menggunakan uang daerah,” katanya.
Kini, sorotan tersebut menunggu penjelasan dari pihak terkait mengenai besaran anggaran, dasar kebutuhan, mekanisme pengadaan hingga realisasi pada masing-masing pos belanja DPRD Seluma.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan terdapat tindak pidana dalam pengelolaan anggaran DPRD sebagaimana yang disoroti.
