BGN Aktifkan 480 Dapur MBG di 16 Provinsi, Moratorium SPPG Dinyatakan Berakhir
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah yang dinilai membutuhkan. Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diaktifkan secara serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi tersebut menjadi langkah awal untuk mengoperasikan dapur-dapur yang telah siap melayani masyarakat di wilayah prioritas.
“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” ujar Sudaryono dalam Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyebut hingga saat ini sudah terdapat 27.022 dapur SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Namun, menurut dia, masih ada dapur yang telah siap tetapi berada di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan MBG untuk segera berjalan.
“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” katanya.
Perluasan tersebut tidak akan berhenti pada aktivasi 480 SPPG. BGN berencana membuka dapur MBG secara bertahap di sejumlah wilayah lain dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat serta kesiapan dapur.
Sudaryono menyebut wilayah yang akan menjadi sasaran berikutnya antara lain Kalimantan, Bali dan Sumatra. Prioritas juga diberikan kepada daerah dengan prevalensi stunting tinggi serta wilayah yang anak-anaknya dinilai membutuhkan program MBG.
“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” ujar Sudaryono.
Menurut dia, rencana perluasan tersebut turut mempertimbangkan banyaknya masukan yang diterima BGN. Aspirasi datang dari berbagai pihak, mulai dari mitra dan pengelola SPPG hingga kader di dapur serta sekolah-sekolah yang mengusulkan agar program MBG segera hadir di wilayah mereka.
“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” jelasnya.
Aktivasi 480 SPPG ini sekaligus menandai perubahan kebijakan terhadap dapur-dapur yang sebelumnya berada dalam masa moratorium. Sudaryono mengatakan pembukaan kembali aktivasi tersebut berarti moratorium tidak lagi diberlakukan.
“Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya,” ujarnya.
BGN selanjutnya akan melanjutkan aktivasi SPPG secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan operasional dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dengan kebijakan tersebut, perluasan layanan MBG diarahkan tidak hanya berdasarkan kesiapan dapur, tetapi juga kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan program tersebut.
