Jeddah — Dugaan penganiayaan terhadap seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jeddah menjadi perhatian komunitas Indonesia di Arab Saudi. Persoalan tersebut mendorong perwakilan lintas organisasi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah guna menyampaikan laporan sekaligus membahas koordinasi penanganan kasus.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 30 September 2026, itu dihadiri Ketua Madas Sedarah Khairul Azam, Sekretaris Jenderal Sasaka Nusantara Mujiburrahman, serta Adi Permana dari BMI SA.
Sementara dari pihak KJRI Jeddah, pertemuan diwakili Konselor Akhmad Masbukhin yang menangani bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan lintas ormas menyampaikan laporan dan informasi terkait dugaan penganiayaan yang dialami seorang PMI di Jeddah. Informasi tersebut menjadi bahan komunikasi dan koordinasi dengan KJRI Jeddah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
### Bukan Sekadar Persoalan Kasus
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas satu kasus, tetapi juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang terstruktur antara perwakilan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan komunitas WNI di Arab Saudi.
Komunitas Indonesia di Arab Saudi terdiri atas berbagai unsur, mulai dari organisasi masyarakat, paguyuban daerah, hingga organisasi yang secara khusus bergerak dalam isu pekerja migran.
Kedekatan organisasi-organisasi tersebut dengan kehidupan sehari-hari WNI menjadi salah satu faktor penting dalam penyampaian informasi mengenai berbagai persoalan di lapangan.
Karena itu, komunikasi lintas unsur diperlukan agar informasi dapat disampaikan secara cepat dan tepat kepada pihak yang memiliki kewenangan, sekaligus mendukung koordinasi dalam penanganan persoalan yang menyangkut WNI dan PMI.
### Alphita: Komunikasi Jangan Hanya Saat Ada Masalah
Ketua Sasaka Nusantara, Alphita Jaka Asmara, S.AP., M.M., menilai komunikasi antara KJRI Jeddah dan organisasi masyarakat perlu dibangun secara rutin, bukan hanya ketika muncul persoalan.
Menurutnya, pertemuan berkala dapat menjadi sarana mempererat hubungan, bertukar informasi, serta menyusun langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi dihadapi WNI dan PMI di Arab Saudi.
“Ke depan, perlu ada pertemuan rutin antara pihak KJRI Jeddah dengan pengurus lintas ormas. Pertemuan seperti ini penting untuk mempererat kerja sama, membangun komunikasi yang lebih baik, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi WNI dan PMI di Arab Saudi,” ujar Alphita.
Ia menambahkan, organisasi masyarakat memiliki kedekatan dengan komunitas Indonesia sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Harapannya, koordinasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi persoalan. Dengan komunikasi yang rutin, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara lebih cepat ketika ada persoalan yang menyangkut WNI,” katanya.
### Memperkuat Sinergi Perlindungan WNI
Pertemuan antara KJRI Jeddah dan perwakilan lintas ormas tersebut memperlihatkan pentingnya membangun jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah Indonesia dan komunitas WNI di Arab Saudi.
KJRI Jeddah memiliki mandat pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah kerjanya. Sementara itu, organisasi masyarakat berada dekat dengan kehidupan komunitas Indonesia sehari-hari dan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai persoalan yang membutuhkan perhatian.
Dengan komunikasi yang rutin dan terarah, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat lebih cepat dilaporkan dan ditangani melalui mekanisme yang sesuai.
Adapun dugaan penganiayaan terhadap PMI yang dibahas dalam pertemuan tersebut masih dalam proses penanganan. Informasi mengenai kronologi lengkap, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta kesimpulan atas perkara tersebut masih menunggu verifikasi dan penanganan dari pihak berwenang.
Pertemuan ini pun menjadi pengingat bahwa perlindungan WNI dan PMI di luar negeri tidak hanya membutuhkan kehadiran ketika masalah terjadi, tetapi juga komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang dibangun secara berkelanjutan antara pemerintah dan komunitas masyarakat.
