Wabup Gustianto Pastikan Masukan Fraksi DPRD Jadi Acuan Perbaikan Pengelolaan APBD Seluma
Seluma – Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto, menegaskan Pemerintah Kabupaten Seluma akan menjadikan seluruh rekomendasi fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komitmen tersebut disampaikan usai DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (27/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Seluma itu dipimpin Ketua DPRD April Yones, S.E., M.A.P. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Seluma.
Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir yang disertai berbagai catatan, saran, dan rekomendasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Masukan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi hal itu, Gustianto menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, setiap kritik dan rekomendasi merupakan masukan konstruktif yang dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pendapat akhir fraksi merupakan bentuk pengawasan sekaligus masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Kami menerima setiap rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujar Gustianto.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD. Langkah tersebut diharapkan mampu menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan sekaligus memperkuat kualitas kebijakan daerah.
Menurut Gustianto, pengelolaan APBD yang semakin baik akan mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Seluma.
Di sisi lain, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi kedua lembaga itu diharapkan terus terjaga dalam setiap tahapan penyusunan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (ADV)
