Pemprov Bengkulu Kembali Raih Opini WTP, Tata Kelola Keuangan Helmi–Mian Tuai Pengakuan
Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (18/6), sekaligus menjadi raihan kedua berturut-turut pada masa kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu diumumkan saat agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Negara/Daerah, Bernardus Dwita Pradana, mengatakan opini WTP diberikan setelah BPK menyelesaikan proses pemeriksaan dan menilai tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bernardus.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
“Hasil LHP atas laporan keuangan menunjukkan opini WTP. Ini merupakan kali kedua selama Helmi–Mian memimpin Provinsi Bengkulu. Capaian ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan kerja sama seluruh pihak,” kata Helmi.
Pada kesempatan yang sama, Helmi menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan independen terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Dengan tambahan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu kini telah mengoleksi sembilan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Prestasi itu menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
