Mahasiswa Bengkulu Soroti Pajak Pembalut, Lima Isu Pemerintahan Prabowo-Gibran Dibawa ke DPRD
Isu pajak pembalut menjadi salah satu sorotan dalam aksi tersebut karena menyangkut pengeluaran rutin perempuan untuk memenuhi kebutuhan menstruasi. Mahasiswa memasukkan persoalan itu sebagai bagian dari tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah melalui para wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu.
Massa aksi memadati kawasan gerbang gedung dewan sambil menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui orasi. Mereka juga mendesak anggota DPRD keluar dan menemui demonstran agar tuntutan yang dibawa dapat disampaikan secara langsung.
Selain persoalan pajak pembalut, mahasiswa meminta evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir. Mereka menginginkan penilaian pemerintah tidak hanya berdasarkan program yang telah dijalankan, tetapi juga dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Desakan lainnya berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dipercepat, mengingat dampak asap kebakaran terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Ketika berbicara karhutla, belum ada pemerintah menyelesaikan secara cepat,” ujar koordinator lapangan aksi dalam orasinya.
Massa juga mengangkat persoalan penegakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, mereka menyuarakan penolakan terhadap militerisasi di ruang sipil serta meminta evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Situasi di sekitar gedung DPRD sempat memanas ketika mahasiswa mendesak masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan. Dorong-dorongan terjadi di area gerbang saat massa berupaya melewati barikade polisi yang melakukan pengamanan.
Melalui aksi tersebut, BEM SI Bengkulu meminta pemerintah dan DPRD memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka anggap berdampak langsung terhadap masyarakat. Lima isu yang disuarakan menjadi bagian dari tuntutan evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
