Sudaryono Dorong MBG Jadi Pasar Besar Petani, BGN Siapkan Pengadaan Pangan Tanpa Perantara
Sudaryono menilai, kebutuhan bahan baku MBG yang mencapai Rp10.000 per porsi membuka peluang pasar dalam skala besar bagi pelaku usaha pangan lokal. Jika dikalikan dengan puluhan juta penerima manfaat, kebutuhan tersebut dapat menjadi sumber permintaan yang berkelanjutan bagi komoditas pertanian dan peternakan.
Hal itu disampaikan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, MBG tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang memberikan keuntungan bagi produsen pangan tanpa membebani konsumen.
“MBG ini harus menjadi instrumen yang bisa mendistorsi stok dan harga pangan kita di lapangan, sehingga konsumennya tidak dirugikan, tetapi produsennya juga tidak boleh dirugikan,” kata Sudaryono.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BGN tengah menyiapkan platform pengadaan pangan daring bernama Loka MBG. Melalui sistem ini, asosiasi dan koperasi peternak nantinya dapat menawarkan produk secara langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Skema tersebut dirancang untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini melibatkan banyak perantara. BGN ingin memastikan kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi langsung oleh kelompok produsen, sehingga manfaat ekonomi program lebih banyak dirasakan petani dan peternak.
“Yang mengisi toko online itu adalah asosiasi peternaknya. Bukan calo, bukan makelar, bukan tengkulak. Kita ingin mendukung peternak secara langsung,” ujarnya.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian BGN adalah telur. Di tengah penurunan harga telur, Sudaryono menyebut kebutuhan dalam program MBG dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga daya serap produksi peternak. BGN pun telah mengarahkan dapur-dapur MBG agar lebih sering memasukkan telur ke dalam menu makanan penerima manfaat.
Selain memperkuat penyerapan telur, BGN juga mengubah ketentuan penggunaan susu dalam program tersebut. Kebijakan terbaru menetapkan kandungan susu segar minimal 80 persen, meningkat dari ketentuan sebelumnya yang berada di angka 20 persen.
Sudaryono mengakui, peningkatan standar tersebut menghadapi tantangan karena produksi susu segar dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan. Namun, kebijakan itu diharapkan dapat menjadi dorongan bagi peningkatan kapasitas produksi susu nasional.
Ia menegaskan, besarnya anggaran dan jangkauan MBG harus diikuti kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang harus merasakan hasil program, tetapi juga masyarakat yang berada di belakang rantai pasok pangan.
“Keputusan seorang pemimpin di atas kertas itu bisa mempengaruhi kesejahteraan jutaan orang. Maka kebijakan saya di BGN bukan hanya dinikmati oleh orang yang makan MBG, tetapi juga harus bisa menyejahterakan petani-petani lokal kita,” tutur Sudaryono.
