Bengkulu – Kinerja jasa keuangan Bengkulu menunjukkan kondisi stabil hingga akhir 2025 dan tetap mencatat pertumbuhan positif di berbagai sektor. Stabilitas ini dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga likuiditas sekaligus menopang aktivitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan Bengkulu hingga posisi Desember 2025 tetap berada dalam kondisi sehat dengan likuiditas yang memadai. Kondisi tersebut dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pada sektor perbankan, kinerja industri tercatat tumbuh cukup baik. Total aset bank umum yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah mencapai Rp35,05 triliun atau meningkat Rp2,1 triliun setara 6,38 persen secara tahunan. Pertumbuhan aset ini didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp0,93 triliun atau 5,12 persen sehingga totalnya mencapai Rp19,14 triliun.
Penyaluran kredit bank umum di Bengkulu juga meningkat. Hingga Desember 2025, total kredit yang disalurkan mencapai Rp31,21 triliun atau tumbuh 5,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau NPL/F sebesar 1,55 persen, sedikit naik dibandingkan Desember 2024 yang tercatat 1,46 persen.
Jika dilihat dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terutama berasal dari kredit konsumsi yang meningkat Rp1,18 triliun atau 7,75 persen menjadi Rp16,44 triliun. Kredit investasi juga mengalami kenaikan sebesar Rp691 miliar atau 12,13 persen menjadi Rp6,39 triliun. Sementara itu, kredit modal kerja justru turun Rp224 miliar atau 2,60 persen menjadi Rp8,39 triliun.
Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan kredit didorong oleh sektor rumah tangga yang bertambah Rp753 miliar atau 7,67 persen secara tahunan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mencatat pertumbuhan Rp522 miliar atau 8,17 persen. Selain itu, sektor bukan lapangan usaha lainnya meningkat Rp430 miliar atau sekitar 7,92 persen.
Penyaluran kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bengkulu mencapai Rp13,69 triliun atau setara 43,85 persen dari total kredit. Secara tahunan, kredit UMKM bertambah Rp296 miliar atau 2,21 persen dengan rasio NPL/F sebesar 2,03 persen yang masih dalam kategori terjaga.
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Bengkulu juga mengalami pertumbuhan. Total aset BPR dan BPRS meningkat Rp59,71 miliar atau 16,17 persen menjadi Rp428,95 miliar. Pertumbuhan ini didukung peningkatan penghimpunan DPK sebesar Rp41,09 miliar atau 17,51 persen menjadi Rp275,76 miliar. Penyaluran kreditnya juga naik Rp46,07 miliar atau 16,56 persen menjadi Rp324,33 miliar hingga akhir 2025.
Di sektor pasar modal, minat masyarakat Bengkulu untuk berinvestasi juga meningkat. Jumlah investor saham tercatat mencapai 48.551 Single Investor Identification (SID), tumbuh 46,19 persen dibandingkan Desember 2024. Sementara investor reksa dana tercatat sebanyak 93.400 SID atau meningkat 43,81 persen secara tahunan.
Lonjakan jumlah investor tersebut turut mendorong kenaikan nilai transaksi saham. Sepanjang 2025, transaksi saham di Bengkulu mencapai Rp855,09 miliar atau meningkat 213,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp272,83 miliar.
Pada sektor industri keuangan non-bank (IKNB), total pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan di Bengkulu tercatat Rp2,89 triliun. Angka ini menurun 2,15 persen dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp2,96 triliun. Sementara rasio pembiayaan bermasalah atau NPF meningkat dari 3 persen menjadi 3,63 persen.
Untuk industri dana pensiun, aset tercatat tumbuh 8,72 persen secara tahunan hingga November 2025 menjadi Rp133,65 miliar. Total investasi juga meningkat 8,76 persen menjadi Rp131,12 miliar. Hingga akhir 2025, jumlah lembaga IKNB yang berkantor pusat di Bengkulu tercatat tiga entitas yang terdiri dari dua Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan satu pergadaian.
Selain memperkuat sektor industri, OJK Bengkulu juga meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Sepanjang 2025, sebanyak 60 kegiatan edukasi dilaksanakan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan program OJK Goes to School/Campus dengan total peserta mencapai 14.055 orang.
Peserta kegiatan tersebut berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, nelayan, petani, penyandang disabilitas, perempuan, aparatur sipil negara, hingga pekerja informal. Selain itu, 13 kegiatan literasi juga digelar dalam program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) yang diikuti 1.050 peserta.
Dalam layanan perlindungan konsumen, OJK Bengkulu menerima 940 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) serta 612 pengaduan melalui layanan tatap muka sepanjang Januari hingga Desember 2025. Pengaduan tersebut berasal dari berbagai sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, asuransi, serta lembaga keuangan lainnya.
Selama periode yang sama, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga dimanfaatkan ribuan masyarakat. Tercatat sebanyak 5.716 debitur mengajukan permintaan SLIK secara daring dan 5.717 debitur melalui layanan langsung.
Untuk memperluas akses keuangan masyarakat, OJK bersama pemerintah daerah membentuk 11 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di tingkat provinsi, satu kota, dan sembilan kabupaten di Bengkulu. Program ini bertujuan mempercepat inklusi keuangan sekaligus mendukung pergerakan ekonomi daerah.
Sejumlah program yang dijalankan TPAKD antara lain penguatan Tabungan Pelajar, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program asuransi mikro bagi pelajar, pekerja formal, dan masyarakat. Selain itu, program perlindungan bagi nelayan juga dilakukan melalui pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa, OJK juga menjalankan Program Generik Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI). Pada 2025, Desa Kemumu di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi desa percontohan dengan berbagai kegiatan literasi keuangan, pengenalan produk perbankan, asuransi mikro, serta edukasi investasi pasar modal.
Di sisi lain, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal juga terus menangani laporan terkait penipuan sektor keuangan. Berdasarkan data SIPASTI dari Januari 2025 hingga 31 Januari 2026, tercatat 38 pengaduan investasi ilegal dan 88 pengaduan pinjaman online ilegal yang berasal dari Provinsi Bengkulu.
Melalui sistem Indonesia Anti Scam Centre (IASC), hingga Januari 2026 terdapat 2.647 laporan dari masyarakat Bengkulu terkait berbagai modus penipuan seperti transaksi belanja online, penipuan mengaku pihak lain, penawaran kerja palsu, hingga investasi ilegal.
Dengan berbagai indikator tersebut, OJK menilai kinerja jasa keuangan Bengkulu tetap stabil dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen serta literasi keuangan masyarakat.
