Bengkulu Utara – Praktik mafia beras yang sebelumnya terungkap oleh Kementerian Pertanian mendapat sorotan serius. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi di Bengkulu, Bulog Kabupaten Bengkulu Utara menyiapkan blanko verifikasi khusus bagi calon mitra penjual beras SPHP tahun 2025.
Blanko tersebut berisi identitas calon mitra serta kapasitas kios, dan telah diberikan kepada delapan calon mitra swasta. Dengan mekanisme ini, Bulog berharap distribusi beras SPHP lebih terkontrol.
Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Henopi, menjelaskan bahwa mitra Bulog dapat mengambil maksimal 2 ton beras SPHP dalam satu kali permohonan, dengan kewajiban mematuhi aturan harga eceran tertinggi (HET) serta batasan penjualan kepada konsumen.
“Setelah resmi menjadi mitra, mereka hanya boleh menjual maksimal dua karung atau 10 kilogram per konsumen. Semua pencatatan dilakukan melalui aplikasi sistem,” jelas Henopi.
Meski demikian, proses verifikasi calon mitra masih menemui kendala. Menurut Henopi, mitra wajib melewati tahapan verifikasi hingga mendapat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan melalui Pengelola Pasar, serta Satgas Pangan Daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Utara, Sabani, mengakui belum ada acuan yang jelas dalam melakukan verifikasi.
“Belum ada pedoman resmi terkait kemitraan penjualan beras SPHP ini. Kami berharap Bulog segera menyampaikan surat resmi sebagai dasar verifikasi,” ungkap Sabani.
Pemerintah daerah pun mendesak Bulog agar segera mengeluarkan acuan resmi, sehingga proses verifikasi dan pengawasan mitra bisa berjalan lebih efektif serta mampu menutup celah praktik mafia beras di daerah.
