Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat komitmen perlindungan pekerja dengan mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) 2026, bahkan menempatkan daerah ini sebagai yang tertinggi di Provinsi Bengkulu.
Capaian itu mengemuka dalam pertemuan daring Asistensi dan Monitoring Evaluasi percepatan UCJ yang diikuti Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu Sutapa bersama OPD dan stakeholder terkait, Jumat (24/4/2026).
Dalam forum yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, Kota Bengkulu mencatat angka UCJ mencapai 33,16 persen dengan 54.236 pekerja telah terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sutapa menegaskan, capaian itu ditopang langkah konkret pemerintah daerah melalui penganggaran APBD untuk perlindungan tenaga kerja rentan, terutama nelayan dan tenaga keagamaan.
“Untuk Kota Bengkulu, pelaksanaan BPJS bagi tenaga rentan sudah berjalan. Pembayaran periode Desember 2025 hingga Mei 2026 sebesar Rp174.042.000 telah terealisasi melalui APBD Perubahan 2025,” ujar Sutapa.
Anggaran tersebut mencakup perlindungan untuk 2.200 pekerja rentan, terdiri dari 1.516 nelayan binaan Dinas Perikanan serta 684 tenaga keagamaan di bawah koordinasi Bagian Kesra.
Dukungan itu disebut belum berhenti. Pemkot Bengkulu juga menyiapkan tambahan anggaran Rp349.948.800 melalui APBD murni untuk periode Juni hingga Desember 2026 guna memperluas cakupan perlindungan.
“Untuk Juni hingga Desember 2026, kami telah mengalokasikan anggaran lanjutan dan kini menunggu verifikasi data agar penyalurannya tepat sasaran,” kata Sutapa.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dalam forum nasional. Perwakilan pusat menilai Kota Bengkulu menunjukkan komitmen kuat sebagai daerah dengan performa tertinggi dalam perlindungan pekerja di tingkat provinsi.
“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bengkulu membuktikan kepedulian yang luar biasa terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini capaian tertinggi se-Provinsi Bengkulu,” ungkap perwakilan pusat dalam sesi koordinasi.
Penguatan perlindungan pekerja ini juga dinilai sejalan dengan langkah BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu yang sebelumnya membuka kemitraan Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk memperluas jangkauan perlindungan, terutama di sektor informal.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu Ferama Putri sebelumnya menegaskan program Perisai menjadi salah satu strategi mempercepat kepesertaan pekerja nonformal.
“Agen Perisai menjadi ujung tombak kami di lapangan. Kami ingin semakin banyak pekerja, terutama sektor informal, terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Dengan sinergi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, Kota Bengkulu kini didorong menjadi model percepatan perlindungan pekerja, sekaligus memperluas jaminan sosial yang lebih inklusif bagi sektor formal maupun informal.
