Alaku
Alaku

Bengkulu – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan alokasi anggaran kepada pemerintah daerah, yakni sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar untuk setiap kabupaten/kota.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan merespons pengumuman Presiden Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai rencana penambahan anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah melalui pemberian insentif fiskal.

“Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal kepada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).

Meski demikian, Sultan mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut diikuti dengan perencanaan belanja yang produktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan program belanja, terutama belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi serta minimal Rp 20 miliar bagi setiap kabupaten/kota.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp 100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp 20 miliar,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan bersumber dari hasil efisiensi belanja negara, khususnya pada pos pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai masih berpotensi dihemat.

Menurut Prabowo, belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan terdapat potensi penghematan sekitar 30 persen atau setara Rp 400 triliun melalui pembenahan sistem pengadaan.

“Dari Rp 1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi,” ujar Prabowo.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku

Iklan