Sejumlah Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Sultan Najamudin Ikut Disebut
Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka proses politik untuk menentukan penggantinya. Sejumlah tokoh dari kalangan partai politik, kabinet, hingga parlemen mulai diperbincangkan, termasuk Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Menurut Muzani, surat serupa juga telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran sudah menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
Setelah surat tersebut diterima, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR. Sejumlah nama pun mulai muncul dalam pembahasan politik nasional.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyebut beberapa figur yang dinilai dapat diperhitungkan dalam bursa calon pengganti Gibran. Nama-nama tersebut antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Selain ketiganya, Efriza juga menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, serta Muhaimin Iskandar sebagai figur yang masuk dalam perbincangan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga pernah mengemukakan sejumlah tokoh yang menurutnya layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu awak media di Kantor Perwakilan DPD RI Sulawesi Selatan, Makassar, pada 20 Oktober 2026.
Tamsil menyebut nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, AHY, Zulkifli Hasan, dan Muhaimin Iskandar. Figur-figur tersebut, menurutnya, berasal dari lingkungan pemerintahan, parlemen, maupun luar pemerintahan.
Di antara nama yang disebut, Sultan Baktiar Najamudin menjadi salah satu figur dengan latar belakang berbeda karena tidak berasal dari partai politik. Ia merupakan mantan Wakil Gubernur Bengkulu yang kini memimpin DPD RI dan disebut telah menjabat sebagai pimpinan lembaga tersebut selama dua periode.
Tamsil menilai Presiden perlu mempertimbangkan sosok yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya figur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah, termasuk dalam agenda otonomi daerah.
Perbedaan latar belakang para tokoh tersebut turut memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan Presiden memilih figur dari partai politik atau nonpartai. Tokoh berlatar belakang partai dinilai memiliki keterkaitan dengan konfigurasi politik, sedangkan figur nonpartai dapat dipertimbangkan dari pengalaman pemerintahan dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan.
Meski demikian, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Sementara itu, MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon yang diusulkan sesuai mekanisme konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, nama-nama yang kini beredar masih sebatas wacana dan analisis sejumlah pihak. Proses resmi pengisian jabatan wakil presiden selanjutnya akan bergantung pada usulan Presiden dan keputusan MPR.
