Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan pengecekan mendalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam rangka efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hasilnya, pemerintah memutuskan memangkas anggaran sebesar Rp 306 triliun.
Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Prabowo meneliti APBN hingga tingkat terdalam. “Dia (Prabowo) bercerita ke saya, beberapa minggu dia itu periksa anggaran APBN, ternyata ada sembilan tingkat di APBN. Biasanya presiden atau menteri hanya periksa sampai tingkat tiga atau empat saja, dia sampai ke tingkat sembilan, dibongkar semuanya,” ujar Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).
Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan banyak pos anggaran yang bisa dihemat, termasuk biaya kunjungan kerja dan sejumlah program yang dinilai tidak efektif. Bahkan, Hashim menyebut ada program yang menurutnya “konyol” dan akhirnya dipangkas.
“Ada program yang program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas,” katanya tanpa merinci lebih lanjut program yang dimaksud.
Sebagai tindak lanjut dari instruksi penghematan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
Dalam surat tersebut, terdapat 16 pos belanja yang dipangkas, di antaranya:
- Alat tulis kantor (ATK) – 90%
- Percetakan dan souvenir – 75,9%
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan – 73,3%
- Belanja lainnya – 59,1%
- Kegiatan seremonial – 56,9%
- Perjalanan dinas – 53,9%
- Kajian dan analisis – 51,5%
- Jasa konsultan – 45,7%
- Rapat, seminar, dan sejenisnya – 45%
- Honor output kegiatan dan jasa profesi – 40%
- Infrastruktur – 34,3%
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek) – 29%
- Peralatan dan mesin – 28%
- Lisensi aplikasi – 21,6%
- Bantuan pemerintah – 16,7%
- Pemeliharaan dan perawatan – 10,2%
Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas.
