Bengkulu – Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi energi bersih dan mengevaluasi operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Dalam laporan terbarunya, PLTU Teluk Sepang di Bengkulu menjadi salah satu sorotan utama karena dinilai menimbulkan dampak lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Desakan tersebut disampaikan melalui Surat Perintah Rakyat Sumatera (SPRS) keempat yang dikirim kepada Presiden. Dalam dokumen itu, STuEB memuat sejumlah temuan dan dugaan persoalan lingkungan yang berkaitan dengan operasional PLTU batu bara di wilayah Sumatera.
Konsolidator STuEB, Ali Akbar, menilai ketergantungan terhadap energi batu bara telah memperburuk dampak krisis iklim yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, konsekuensi yang muncul tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian warga dan kesehatan masyarakat.
Di Bengkulu, perhatian diarahkan pada operasional PLTU Teluk Sepang. Berdasarkan temuan yang disampaikan Kanopi Hijau Indonesia (KHI), pembangunan saluran pembuangan air bahang yang menjorok ke laut diduga berkontribusi terhadap peningkatan sedimentasi di kawasan pesisir.
KHI menyebut kondisi tersebut diduga mempercepat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang selama ini menjadi pintu utama aktivitas logistik dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Persoalan itu dinilai memiliki dampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang dan komoditas daerah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan KHI bersama ahli kelautan dari Universitas Bengkulu, sedimentasi yang masuk ke alur pelabuhan mencapai sekitar 3.667 meter kubik per hari. Angka tersebut disebut meningkat signifikan dibandingkan periode sebelum PLTU beroperasi yang berada pada kisaran 1.232 hingga 1.643 meter kubik per hari.
Direktur KHI, Cimbyo Layas Ketaren, mengatakan pendangkalan alur pelayaran telah menghambat aktivitas sejumlah kapal besar yang mengangkut komoditas unggulan Bengkulu. Kondisi itu berdampak terhadap distribusi hasil perikanan maupun produk turunan kelapa sawit yang selama ini bergantung pada akses pelabuhan.
“Pelabuhan Pulau Baai merupakan satu-satunya pelabuhan besar di Bengkulu. Ketika alurnya dangkal dan tidak bisa dilalui kapal besar, maka aktivitas ekspor dan distribusi barang ikut terganggu sehingga berdampak pada perekonomian daerah,” ujar Cimbyo.
Melalui laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat, STuEB meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PLTU batu bara, termasuk PLTU Teluk Sepang. Koalisi tersebut juga mendorong percepatan agenda transisi energi bersih sebagai langkah untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Menurut STuEB, kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan beriringan dengan upaya perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
