Bengkulu – Pengurus Pusat Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) mengadakan Seminar Hukum dengan tema “Pilkada Serentak 2024 dan Perselisihan Hasil Oleh Mahkamah Konstitusi” di Gedung Serbaguna Provinsi Bengkulu pada Rabu, 19 Oktober 2023. Acara ini terselenggara berkat kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan PARADISE Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagai pelaksana.
Seminar ini menghadirkan pembicara terkemuka, termasuk Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dan pakar hukum tata negara, Dr. Ardilafiza, S.H., M.H. Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, serta aktivis dari berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMII, dan KNPI.
Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Jaduliwan, S.E., M.M., yang mewakili Plt. Gubernur Bengkulu, membuka acara dengan menekankan pentingnya seminar ini bagi peningkatan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa. Jaduliwan mengajak para peserta untuk serius dalam mengikuti setiap sesi demi menyerap ilmu dari para ahli.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum., memberikan apresiasi atas terselenggaranya seminar ini. Ia memuji kerja sama yang baik dari organisasi mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan ini dan berharap agar seminar serupa dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda.
Koordinator Pusat HKPSI, Jansen Lori Yuvindo, menekankan pentingnya memahami dinamika sengketa hasil pemilihan sebagai bagian integral dari demokrasi. Dalam sesi materi, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih menyoroti pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dalam proses Pilkada, sementara Dr. Ardilafiza mengupas dampak keserentakan pemilu terhadap stabilitas politik di Indonesia.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab yang menggali lebih dalam berbagai aspek hukum dan tantangan yang dihadapi dalam Pilkada serentak 2024. Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa dan aktivis untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai mekanisme hukum dalam pemilihan umum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa.
