Jakarta – Beredar video Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendatangi langsung Direktur Utama PT Pelindo, Arif Suhartono, di Jakarta, Jumat (11/4/2025), untuk meminta kepastian penanganan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Dalam pertemuan tersebut, Helmi menegaskan bahwa kondisi darurat ini tak bisa ditangani dengan pendekatan biasa.
“Ini bukan soal kapal besar atau kecil, ini soal akses masyarakat, soal kebutuhan pokok, soal keterhubungan. Kalau tidak segera ditangani, masyarakat kita di Enggano makin terpinggirkan,” kata Helmi.
Ia menuturkan, masyarakat Enggano bertanya-tanya tentang komitmen pemerintah terhadap nasib mereka. “Mereka tanya, gimana anak-anak bisa sekolah kalau kapal enggak bisa masuk? Pemerintah harus punya jawaban.”
Dirut Pelindo: Ini Sudah Emergency
Menanggapi desakan tersebut, Dirut Pelindo Arif Suhartono mengakui bahwa pengerukan alur saat ini sudah masuk kategori emergency.
“Kami memahami urgensinya. Ini sudah darurat dan kami sedang koordinasikan percepatan penanganannya,” ujar Arif. Ia menambahkan, pengerjaan tahap awal saat ini hanya membuka alur sementara agar kapal bisa masuk, sembari menyiapkan solusi jangka panjang.
Namun Gubernur Helmi menanggapi kritis. “Kalau kedalaman cuma 3 meter dan lebarnya 60 meter, ya tidak mungkin kapal besar bisa masuk,” tegasnya.
Dirut Pelindo pun mengakui keterbatasan itu. “Benar Pak, saat ini kami fokus dulu pada pembukaan jalur sementara. Tim kami sedang berupaya agar dalam satu bulan ini pengerjaan untuk alur 12 meter bisa dimulai.”
Helmi menegaskan bahwa soal perizinan tak perlu dikhawatirkan. “Itu urusan saya dengan menteri. Menteri Perhubungan teman saya. Saya datangi langsung. Enggak ada kendala,” tegasnya.
Dampak Nyata di Lapangan: Enggano Terisolasi
Sementara itu, situasi di lapangan terus memburuk. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menilai Pelindo tidak konsisten. “Hari ini bilang ngeruk 1 meter, besok 3 meter, lusa beda lagi. Lebar alur pun hanya 60 meter dari target 200 meter. Kapal besar hanya bisa lewat 40 meter. Ini rawan,” kritiknya.
Dampak terparah dirasakan warga Pulau Enggano. Lebih dari 4.000 jiwa kini nyaris terisolasi. Selama dua pekan, tak ada kapal logistik yang masuk. BBM habis, bahan pokok langka, hasil panen tak bisa keluar. Harga melambung: bawang Rp70 ribu/kg, minyak goreng Rp26 ribu/liter, dan telur hilang dari pasaran.
Ketua Adat: Ini Kelalaian Pemerintah
Milson Kaitora, Paabuki (Kepala Suku) Enggano, menyayangkan lambannya pemerintah. “Pendangkalan ini bukan baru kemarin. Tapi tak ada mitigasi sejak dulu. Ini kelalaian.”
Dampak juga terasa di dunia pendidikan. Sonia Agustin, mahasiswi Poltekkes Bengkulu, gagal kembali ke kampus. “Saya harusnya masuk kuliah 8 April. Tapi kapal tak jalan. Mohon perhatian,” ujarnya.
AMAN: Ini Krisis Kemanusiaan
Ketua Harian AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyebut kondisi Enggano sebagai krisis kemanusiaan. “Enggano tidak punya pilihan transportasi lain. Ini darurat. Jangan tunggu korban jatuh. Ini harus ditangani sekarang, bukan besok!”
Helmi menutup pertemuan dengan harapan agar Pelindo benar-benar merealisasikan komitmennya. “Ini soal hidup orang banyak, bukan sekadar proyek pengerukan. Kita harus hadir untuk rakyat.”
