Aceh – Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem mengungkapkan alasannya hendak menghapus QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menilai sistem barcode justru menyulitkan masyarakat dan petugas SPBU.
Mualem menuturkan pengalaman pribadinya saat kehabisan BBM non-subsidi dan tidak bisa mengisi Pertalite karena tidak memiliki QR Code.
“Mobil saya menggunakan Pertamax dan kehabisan BBM. Saat saya ke SPBU, BBM jenis Pertamax kosong, Pertamax Turbo tidak tersedia. Saya minta diisikan Pertalite secukupnya agar bisa pulang ke rumah, tetapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku,” kata Mualem dikutip dari detikSumut.
Dampak Sistem QR Code pada Masyarakat
Mualem juga menyampaikan bahwa operator SPBU tidak bisa berbuat banyak lantaran sistem barcode merupakan kebijakan pusat. Ia menilai sistem ini membuat petugas SPBU bekerja layaknya robot tanpa mempertimbangkan empati dan keadaan darurat.
Ia mencontohkan kejadian lain, di mana dua warga terpaksa mendorong mobil pikap ke SPBU karena kehabisan BBM. Namun, karena tidak memiliki barcode, petugas SPBU menolak mengisi BBM, meskipun jumlahnya hanya Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu.
