Sekda Seluma Dukung Penilaian Ombudsman 2026, Pelayanan Publik Jadi Fokus Perbaikan
Bengkulu – Pemerintah Kabupaten Seluma menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keikutsertaan dalam Entry Meeting dan Sosialisasi Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Ruang Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (28/7/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, hadir langsung dalam kegiatan yang menandai dimulainya proses penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Agenda tersebut dibuka Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan diikuti perwakilan Ombudsman RI, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, para sekretaris daerah, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat yang membidangi pelayanan publik dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
Melalui entry meeting tersebut, Ombudsman RI memberikan pemaparan mengenai mekanisme, indikator, dan standar penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di setiap pemerintah daerah.
Deddy Ramdhani mengatakan Pemerintah Kabupaten Seluma siap mengikuti seluruh tahapan penilaian sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, hasil evaluasi Ombudsman akan menjadi acuan penting bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan pembenahan, mulai dari peningkatan transparansi, akuntabilitas, hingga memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Seluma. Evaluasi dari Ombudsman diharapkan mampu mendorong seluruh OPD untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Deddy.
Ia menambahkan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan daerah dalam mendukung pelaksanaan penilaian Ombudsman sekaligus memperkuat budaya pelayanan yang bebas dari praktik maladministrasi.
Dengan dimulainya tahapan penilaian tahun 2026, Pemkab Seluma berharap seluruh perangkat daerah semakin terdorong menghadirkan pelayanan publik yang prima, memberikan kepastian layanan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan profesional. (ADV)
