Komisi III DPRD Seluma Sidak MBG, Fraksi PAN dan Gerindra Siap Tindak Lanjuti ke Pusat
Seluma — Komisi III DPRD Kabupaten Seluma melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Babatan dan Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Selasa siang (11/8/2026).
Dalam sidak tersebut, dewan menemukan sejumlah dugaan persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya pengelolaan limbah yang dinilai belum sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), serta pekerja yang disebut belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri Satrio, mengapresiasi langkah Komisi III yang turun langsung melakukan pengecekan ke dapur SPPG. Menurutnya, sidak tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat agar berjalan sesuai ketentuan.
“Pertama, tentu kami mengapresiasi langkah kawan-kawan Komisi III DPRD Seluma yang turun langsung mengecek dapur MBG. Setahu saya ini yang kedua, sebelumnya Komisi II juga sudah pernah sidak di SPPG Talang Saling. Ini bagian dari kontrol terhadap penyelenggaraan program dari pemerintah pusat,” kata Hendri, Rabu (12/8/2026).
Sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus bagian dari partai pemerintah yang mendukung program MBG, Hendri mengatakan Fraksi PAN DPRD Seluma akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut ke pemerintah pusat.
Laporan akan disampaikan kepada BGN maupun Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga dipercaya sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG.
“Secara moral maupun politis tentu kami merasa bertanggung jawab atas terlaksananya program MBG ini dengan baik. Ketua Umum kami yang juga Menko Pangan diberi amanah oleh Bapak Presiden menjadi ketua tim koordinasi MBG. Artinya, baik buruknya program ini kami juga memiliki tanggung jawab, pasti kami akan lapor,” tegasnya.
Hendri menyebut, pihaknya saat ini masih menghimpun berbagai temuan DPRD serta laporan masyarakat terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Seluma.
Menurut dia, pengawasan diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat sebagai pengelola program benar-benar menjalankan standar yang telah ditetapkan.
“Tentu laporan dari masyarakat dan hasil temuan DPRD bermacam-macam, mulai dari masalah IPAL, SLHS, kualitas dan standar gizi, pekerja atau relawannya, bahkan dugaan monopoli rantai pasok bahan bakunya. Intinya kita akan cek dari hulu sampai ke hilirnya. Program ini harus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain Fraksi PAN, Hendri mengaku telah berkomunikasi dengan Fraksi Gerindra DPRD Seluma. Kedua fraksi sepakat agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat, termasuk BGN dan kementerian terkait.
“Rekan dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan, secara politis program MBG ini jika tidak dijalankan dengan baik dan benar, maka partai kami ikut terdampak citra buruknya. Sehingga jangan sampai program yang baik dari Bapak Presiden ini ternodai dengan ulah oknum pengelola yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Hendri.
