Ronny PL Tobing Dorong Bappeda Jadi Bapperida, Perkuat Riset dan Inovasi Daerah
Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu mendorong transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai langkah strategis memperkuat fungsi riset dalam kebijakan publik.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing dalam rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu, Senin (27/4), saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Ronny menegaskan, perubahan nomenklatur tersebut tidak sekadar administratif, melainkan bagian dari penguatan substansi kelembagaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Transformasi ini kami dorong sebagai penguatan fungsi riset dan inovasi yang aplikatif serta berdampak langsung pada kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Ronny.
Ia menjelaskan, langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 yang mendorong pembentukan badan riset dan inovasi di daerah.
Dalam tanggapannya terhadap sembilan fraksi DPRD, pemerintah juga memaparkan sejumlah strategi pendukung, termasuk pengendalian belanja pegawai agar tidak melampaui 30 persen pada 2027 melalui penataan sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, pengisian jabatan di Bapperida akan mengedepankan prinsip kompetensi dan profesionalitas, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kerja sama dengan perguruan tinggi dan tenaga ahli akan diperkuat untuk mendukung fungsi riset yang lebih optimal,” katanya.
Ronny menambahkan, fokus riset ke depan akan diarahkan pada sektor strategis seperti penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, stabilitas harga pangan, serta pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) terpadu dan mempertegas tugas pokok dan fungsi guna mencegah tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah.
Dalam forum tersebut, Ronny turut menanggapi apresiasi Fraksi Partai Demokrat atas capaian Kota Bengkulu yang meraih penghargaan National Governance Awards 2026.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah siap melanjutkan pembahasan Raperda di tingkat komisi maupun panitia khusus (pansus) untuk penyempurnaan regulasi tersebut.
“Semoga upaya kita dalam pembangunan ini dapat memberikan yang terbaik bagi Kota Bengkulu,” pungkasnya.
