Prabowo Terima Laporan B50, Pertamina Diminta Pangkas Anak Cucu BUMN
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 sekaligus kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore (9/8/2026). Pertemuan itu juga menjadi momentum bagi Prabowo untuk menginstruksikan penyederhanaan struktur Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya guna mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi.
Simon melaporkan perkembangan implementasi B50 atau biodiesel dengan campuran 50 persen yang sebelumnya telah diluncurkan Prabowo pada Juli 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan laporan yang diterima Presiden juga mencakup kesiapan infrastruktur untuk memasuki tahapan persiapan penerapan mandatori bioetanol.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.
Selain agenda energi, Prabowo memberikan perhatian pada tata kelola perusahaan negara. Presiden meminta adanya pengurangan lapisan organisasi, termasuk struktur anak dan cucu perusahaan yang berada di Pertamina, PLN, maupun BUMN lainnya.
Instruksi tersebut diarahkan untuk memangkas rantai birokrasi di tubuh perusahaan negara. Dengan struktur yang lebih sederhana, proses pengambilan keputusan diharapkan tidak berbelit dan dapat dilakukan lebih cepat.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy.
Menurut Seskab, penyederhanaan struktur BUMN ditujukan untuk mendorong produktivitas sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara. Kebijakan itu juga diharapkan membuat BUMN lebih lincah dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” kata Teddy.
Pertemuan Prabowo dan Simon tersebut memperlihatkan dua agenda yang berjalan beriringan, yakni percepatan kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan pembenahan tata kelola BUMN. Pemerintah mendorong kedua agenda itu untuk memperkuat efektivitas pengelolaan perusahaan negara sekaligus mendukung kepentingan nasional.
