Kaur – Pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk mulai menjadi sorotan publik. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, menyusul munculnya perbedaan data terkait jumlah pekerja asal Kabupaten Kaur yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Proyek strategis nasional yang dibangun di Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu itu memiliki nilai kontrak sekitar Rp500 miliar. Namun, di tengah harapan masyarakat terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, muncul keluhan mengenai minimnya keterlibatan warga setempat dalam pelaksanaan proyek.
Berdasarkan keterangan salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, jumlah pekerja asal Kabupaten Kaur yang terlibat di lokasi proyek disebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total tenaga kerja yang bekerja di lapangan.
“Kami menaruh harapan besar proyek senilai ratusan miliar ini bisa menjadi penopang ekonomi warga sekitar. Namun kenyataannya, warga lokal yang diambil sangat sedikit, hampir tidak terasa dampak manfaatnya bagi kami,” ujar warga tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, keterlibatan tenaga kerja lokal diperkirakan hanya berada pada kisaran yang sangat rendah. Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan besarnya investasi yang masuk ke daerah serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, perwakilan PT PP di lokasi proyek, Taufik, menyampaikan data berbeda. Ia menyebut sekitar 35 persen tenaga kerja yang terlibat dalam proyek berasal dari Kabupaten Kaur, sedangkan 65 persen lainnya berasal dari luar daerah.
Perbedaan data tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait jumlah sebenarnya tenaga kerja lokal yang terserap dalam proyek tersebut. Selain itu, publik juga mempertanyakan posisi dan jenis pekerjaan yang diberikan kepada warga lokal, apakah hanya pada pekerjaan nonteknis atau juga pada bidang yang membutuhkan keterampilan khusus.
Sorotan terhadap proyek ini juga berkaitan dengan sejumlah ketentuan yang mengatur pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berbagai regulasi mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja daerah, agar manfaat ekonomi pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Aktivis sosial Kabupaten Kaur, Liharman yang akrab disapa Cighal, meminta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan menyeluruh guna memastikan data yang beredar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Inspektorat Daerah hingga aparat penegak hukum melakukan verifikasi terhadap daftar pekerja, asal daerah tenaga kerja, serta jenis pekerjaan yang dijalankan dalam proyek tersebut.
Menurutnya, proyek berskala besar semestinya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut tersedianya lebih banyak kesempatan kerja bagi warga daerah.
Hingga kini, perbedaan data mengenai tingkat keterlibatan tenaga kerja lokal masih menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap ada penjelasan yang transparan dari seluruh pihak terkait agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Kaur.
