Pengamat: Kapolri Tak Harus Lulusan Akpol, Rekam Jejak dan Kompetensi Lebih Menentukan
Jakarta – Pengamat politik Efriza menilai pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke depan tidak harus lagi bertumpu pada latar belakang pendidikan Akademi Kepolisian (Akpol). Menurutnya, kebutuhan membangun Polri yang modern menuntut proses seleksi yang lebih mengedepankan rekam jejak, kompetensi, serta kepercayaan Presiden terhadap calon pemimpin Korps Bhayangkara.
Efriza mengatakan paradigma kepemimpinan Polri perlu disesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks. Karena itu, status sebagai lulusan Akpol dinilai bukan lagi menjadi faktor utama dalam menentukan sosok Kapolri.
“Akpol bukan lagi faktor penentu, melainkan hanya salah satu bagian dari profil seorang kandidat,” ujar Efriza, yang juga dosen di sejumlah perguruan tinggi.
Menurutnya, pengalaman di bidang hukum maupun penugasan di birokrasi sipil dapat menjadi nilai tambah karena mencerminkan kemampuan memimpin lintas sektor. Pertimbangan tersebut dinilai lebih relevan untuk menghadapi tantangan institusi kepolisian yang terus berkembang.
Efriza menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang patut menjadi acuan dalam menentukan Kapolri. Salah satunya adalah memiliki orientasi hukum yang kuat, termasuk latar belakang akademik di bidang hukum serta pengalaman panjang dalam penegakan hukum, khususnya di bidang reserse.
“Kalau bisa latar belakang sebagai doktor hukum, dengan kualitas profesor, serta pengalaman panjang di bidang reserse, memahami penegakan hukum tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari aspek tata kelola dan kepastian hukum. Ini penting sebab reformasi kepolisian juga memungkinkan untuk diarahkan pada peningkatan profesionalisme penyidikan,” katanya.
Selain itu, ia menilai calon Kapolri ideal juga harus memiliki pengalaman menangani kejahatan yang kompleks, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta penguasaan aspek teknis.
“Pengalaman tersebut relevan dengan tantangan Polri saat ini yang semakin bergeser ke kejahatan keuangan, siber, dan lintas negara,” ujarnya.
Menurut Efriza, perubahan pendekatan dalam menentukan Kapolri merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kualitas kepemimpinan Polri dengan dinamika perkembangan zaman. Ia menegaskan, tantangan keamanan modern membutuhkan pemimpin yang adaptif, memiliki wawasan hukum yang kuat, serta mampu mengelola organisasi secara profesional.
Karena itu, Efriza berpandangan proses pemilihan Kapolri semestinya lebih menitikberatkan pada kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, dan kemampuan menjawab tantangan institusi kepolisian, dibanding hanya berpatokan pada asal pendidikan calon.
