Lebong – Anggota Komisi V DPR RI, Hj. Erna Sari Dewi, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi menangani banjir dan longsor di Kabupaten Lebong secara sementara, mengingat bencana tersebut terus berulang setiap tahun.
Pernyataan itu disampaikan Erna Sari Dewi atau ESD saat meninjau penanganan pascabanjir bersama Balai Sungai Sumatera VII di Desa Pelabuhan Talang Liak, Kecamatan Bingin Kuning, Sabtu (9/5/2026).
Sebelumnya, ESD juga mendatangi sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor, di antaranya Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya, Desa Ujung Tanjung I dan III Kecamatan Lebong Sakti, hingga Talang Liak.
“Pekerjaan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, Pemkab Lebong dan Pemprov Bengkulu harus bekerja sama. Harus ada langkah jangka panjang dan struktural,” ujar ESD.
Ia menilai, banjir di Lebong tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Menurutnya, perlu perencanaan serius untuk meminimalkan dampak bencana yang terus berulang.
ESD menekankan pentingnya pendekatan struktural, mulai dari penataan ulang tata ruang, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga sistem drainase yang lebih baik.
“Lebong ini bentuknya seperti cekungan. Jadi perlu infrastruktur untuk mengatasi banjir, misalnya tanggul dan drainase yang baik,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh terhambat persoalan kewenangan antarinstansi. Dalam kondisi darurat, kata dia, yang utama adalah keselamatan dan kemanusiaan.
“Inilah yang saya pegang sehingga saya menginisiasi mitra-mitra kerja di Komisi V untuk membantu penanganan banjir di Lebong,” ujarnya.
ESD juga mengapresiasi Balai Sungai Sumatera VII yang telah menurunkan alat berat dan personel guna membantu proses penanganan pascabanjir di sejumlah titik.
“Kalau hanya mengandalkan dum truk milik Pemkab Lebong tentu tidak cukup. Dengan bantuan ini pembersihan badan jalan bisa lebih cepat,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, ESD turut menyalurkan bantuan kepada warga terdampak berupa sembako, air mineral, susu, dan kebutuhan lainnya. Bantuan itu berasal dari bantuan pribadi serta dukungan BUMN, perbankan, dan BPBD Provinsi Bengkulu.
