Dinsos Bengkulu Ingatkan Penerima Bansos Bisa Dicoret, ASN hingga Pelaku Judol Masuk Kriteria Exclude
Bengkulu – Pemerintah memastikan penerima bantuan sosial (bansos) dapat dikeluarkan atau exclude dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila hasil pemutakhiran data menemukan anggota dalam satu Kartu Keluarga (KK) berstatus ASN, TNI, atau Polri. Pengecualian juga berlaku jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima teridentifikasi aktif dalam aktivitas judi online (judol), pinjaman online (pinjol), maupun layanan paylater.
Di tengah pengetatan validasi data tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) mencatat sebanyak 18.142 warga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan II. Penyaluran dilakukan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, mengatakan penyaluran BPNT merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Karena itu, akurasi data penerima terus menjadi perhatian utama agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Penyaluran bantuan BPNT yang menyentuh angka 18.142 warga Kota Bengkulu ini merupakan wujud nyata kepedulian dan perhatian mendalam dari pemerintah terhadap warganya. Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat rentan dan berhak yang luput atau terabaikan dari program perlindungan sosial,” ujarnya, Kamis (9/7/2027).
Afriyenita menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan yang disalurkan secara rutin setiap triwulan. Bagi penerima yang juga terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), nilai bantuan yang diterima dapat bertambah untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.
Meski demikian, Dinsos masih melakukan verifikasi terhadap penerima yang belum mencairkan bantuan. Proses tersebut melibatkan aparatur kelurahan, kecamatan, serta pendamping sosial untuk memastikan kondisi penerima sesuai dengan data di lapangan.
Menurutnya, pembaruan data dilakukan secara berkala guna menghindari bantuan salah sasaran maupun kepesertaan ganda. Petugas diminta bekerja secara profesional dan objektif agar seluruh program perlindungan sosial tepat sasaran.
Dinsos juga mengingatkan masyarakat bahwa status penerima bansos dapat berubah apabila tidak lagi memenuhi persyaratan. Selain keberadaan ASN, TNI, atau Polri dalam satu KK, penerima juga berpotensi dikeluarkan dari daftar bantuan apabila NIK teridentifikasi aktif dalam aktivitas judi online, pinjaman online, maupun penggunaan layanan paylater sesuai hasil pemutakhiran data pemerintah.
Pemerintah Kota Bengkulu berharap bantuan yang diterima dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kebutuhan produktif lainnya. Dengan validitas data yang terus diperbarui, program bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap.
