Bengkulu – Persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai hingga saat ini masih belum terselesaikan. Kondisi ini menimbulkan dampak besar bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya terkait pasokan BBM dan logistik yang diangkut melalui jalur laut. Jika kapal tidak bisa masuk ke kolam pelabuhan akibat pendangkalan, maka aktivitas bongkar muat dipastikan terhenti, sehingga pasokan BBM dan logistik akan terganggu.
Karena itu, rencana Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE untuk mengambil alih pengelolaan alur Pelabuhan Pulau Baai dinilai sebagai langkah tepat. Pasalnya, sudah berpuluh tahun masalah tersebut tak kunjung tuntas selama masih dikelola oleh PT Pelindo II.
Dukungan terhadap langkah gubernur ini datang dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Bengkulu. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd menegaskan, masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai harus segera diatasi karena sangat urgen bagi kepentingan masyarakat. Bila Pelindo tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, maka tidak ada pilihan selain mengambil alih pengelolaan alur agar segera tertangani.
“Kita mendukung penuh langkah-langkah Pak Gubernur untuk mencari solusi masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, termasuk rencana mengambil alih pengelolaannya agar bisa ditangani Pemprov Bengkulu,” tegas Zulkarnain Dali.
Ia menambahkan, semakin cepat pengelolaan alur diambil alih oleh Pemprov, maka semakin baik agar persoalan ini tidak berlarut-larut. “Kalau bertahun-tahun tak kunjung selesai, kasihan daerah ini. Kasihan masyarakat kalau pasokan BBM terhambat, harus antre panjang di SPBU. Belum lagi logistik lainnya juga pasti terganggu. Kan masyarakat yang rugi,” tambahnya.
Zulkarnain juga mengingatkan, pelabuhan laut adalah pintu gerbang utama sebuah daerah selain bandar udara. Terlebih, Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 535 kilometer dan merupakan daerah maritim yang sangat mengandalkan transportasi laut, termasuk untuk pengangkutan dan ekspor batubara.
“Sangat ironis kalau Bengkulu sebagai daerah maritim, tapi alur pelabuhannya terus bermasalah. Pendangkalan tak kunjung tuntas. Ini ada apa. Tidak bisa dibiarkan terus menerus. Pak Gubernur harus mengambil langkah-langkah tegas dan terukur karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ekspor Komoditi Terganggu
Selain menghambat pasokan BBM, pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai juga berdampak besar terhadap arus ekspor-impor Provinsi Bengkulu. Selama ini, hasil-hasil bumi dan tambang Bengkulu diekspor melalui pelabuhan yang dibangun sejak 1976 itu.
“Jadi pelabuhan ini sangat diandalkan daerah ini untuk arus perdagangan hasil bumi dan hasil tambang. Ini harus menjadi skala prioritas pemerintah daerah,” ujar Zulkarnain.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa Pelabuhan Pulau Baai merupakan infrastruktur vital bagi perekonomian Bengkulu. Sebagai pintu gerbang perdagangan, keberadaannya sangat menentukan kelangsungan dan perputaran ekonomi di daerah. Bila kondisi pelabuhan terganggu, maka aktivitas ekonomi dan perdagangan di Provinsi Bengkulu pun ikut terdampak.
“Saya usul agar masalah ini segera dirapatkan Forkopimda. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Segera laporkan juga ke pimpinan Pelindo di Jakarta agar bisa dicarikan solusi cepat,” tutup Zulkarnain Dali.
