Tambang Emas di Seluma Tuai Penolakan, Gubernur Helmi Hasan: Keputusan Harus Sejalan dengan Rakyat
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan (foto: dok istimewa)

Tambang Emas di Seluma Tuai Penolakan, Gubernur Helmi Hasan: Keputusan Harus Sejalan dengan Rakyat

Diposting pada
Editor: Mahmud Yunus

Bengkulu – Rencana aktivitas tambang emas di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, Senin 9 Juni 2025. Himpunan Mahasiswa Silva (Hima Silva) Fakultas Kehutanan Universitas Bengkulu menyatakan penolakan keras dan mendesak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan agar tidak menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas tambang.

Hima Silva juga meminta agar status hutan Bukit Sanggul dikembalikan menjadi Hutan Lindung, guna menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem jangka panjang.

Di tengah munculnya saran agar Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki saham sebesar 20 persen jika tambang tetap beroperasi, Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa keputusan terkait tambang masih dalam tahap kajian menyeluruh.

Gubernur: Masih Dikaji, Harus Ada Manfaat untuk Rakyat

“Banyak sekali pandangan yang menyatakan Provinsi harus mendapat saham, kemudian tolak dan segala macam. Maka sampai hari ini Pemerintah Provinsi belum memberikan persetujuannya,” ujar Helmi Hasan.

Ia menegaskan bahwa persetujuan hanya akan diberikan jika masyarakat menyetujui dan mendapatkan manfaat nyata. Helmi juga menyoroti perlunya mendengar berbagai masukan, baik dari akademisi, NGO, DPRD, Forkopimda, hingga tokoh masyarakat sebelum mengambil keputusan.

“Termasuk saran soal saham, di Banyuwangi ada tambang emas dan pemerintah memiliki saham hingga setiap tahun mendapatkan sekitar Rp 1 triliun. Tentu pemerintah provinsi tidak akan beda dengan pandangan masyarakat,” jelasnya.

Helmi menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah akan sejalan dengan suara publik, termasuk dalam hal lingkungan hidup dan kompensasi bagi daerah.

Tambang Masih Diperdebatkan

Rencana tambang emas di Seluma tidak hanya menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga mendorong wacana soal daya tawar daerah agar tidak hanya menjadi penonton dalam eksploitasi sumber daya alam.

Hingga kini, Gubernur Helmi Hasan memastikan bahwa belum ada izin yang diterbitkan dan prosesnya masih dalam tahap pertimbangan komprehensif.

Gambar Gravatar
Wartawan media online yang aktif meliput berbagai peristiwa di daerah, mulai dari isu sosial, pemerintahan lokal, hingga perkembangan terbaru yang relevan bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *