Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Muara Enim Edison turut diamankan bersama sejumlah pihak lainnya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya kegiatan OTT yang berlangsung di wilayah Muara Enim tersebut. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar penindakan.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi detikcom mengenai OTT yang menjerat Bupati Muara Enim.
Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkapkan jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut mencapai 10 orang. Penindakan dilakukan di dua wilayah, yakni Sumatera Selatan dan Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dari 10 orang yang diamankan, lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima lainnya merupakan pihak swasta.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan,” ujar Budi, dikutip dari detikcom.
Menurutnya, salah satu dari lima orang yang berasal dari lingkungan Pemkab Muara Enim adalah Bupati Muara Enim Edison. Sementara identitas pihak lainnya belum diungkap kepada publik.
“Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta,” katanya.
Hingga Senin malam, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami dugaan tindak pidana yang menjadi objek operasi tangkap tangan tersebut.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT.
Belum ada keterangan resmi dari KPK terkait konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, maupun dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut. Publik masih menunggu pengumuman resmi KPK mengenai hasil pemeriksaan dan penetapan status para pihak yang terjaring OTT.
