Sudaryono Bersih-bersih BGN, 261 Pegawai Dipecat dan 833 Dapur MBG Ditutup Permanen
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan langkah besar dalam pembenahan internal lembaganya dengan memecat 261 pegawai non-ASN serta menutup permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (27/7/2026). Kebijakan itu diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran disiplin, dugaan korupsi, hingga pelanggaran standar keamanan pangan yang dinilai berisiko bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Sudaryono mengatakan pemberhentian pegawai merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola lembaga. Dari total pegawai yang diberhentikan, sebanyak 224 merupakan pegawai non-ASN dan 37 lainnya tenaga ahli.
“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Yang melanggar kami berikan sanksi. Hari ini kami umumkan telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN,” ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan, sebagian besar pegawai tersebut diduga melakukan pelanggaran disiplin beserta pelanggaran aturan lainnya. Sementara itu, BGN juga tengah memproses sembilan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran berat dan berpotensi diberhentikan.
Selain itu, sebanyak 39 ASN dan PPPK dikenai sanksi atas pelanggaran disiplin ringan. Mereka akan menjalani mutasi, demosi, hingga sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.
Sudaryono mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang tengah diproses mencakup dugaan keterlibatan dalam praktik judi online, ketidakdisiplinan, hingga indikasi penyalahgunaan anggaran. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga integritas lembaga.
“Demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka kita hukum orang-orang yang tidak baik yang mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik,” katanya.
Di saat bersamaan, BGN juga menghentikan operasional secara permanen terhadap 833 dapur SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Rinciannya meliputi 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua.
Sudaryono menegaskan penutupan dilakukan karena pelanggaran serius, mulai dari masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, risiko keracunan, hingga fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi ketentuan. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dapur yang ditutup permanen tidak lagi menerima pembayaran atau kompensasi.
“Kalau ini sudah suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegasnya.
Meski ratusan dapur dihentikan operasinya, Sudaryono memastikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Layanan kepada para penerima manfaat akan dialihkan ke dapur SPPG lain di sekitar lokasi agar penyaluran makanan bergizi tidak terganggu.
Ia menambahkan, pembenahan internal BGN kini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga, memastikan Program MBG berjalan tepat sasaran, serta memperkuat transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Menurutnya, kualitas gizi dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
“Kami mengakui ada kekurangan dan ada hal yang harus diperbaiki. Tetapi kami siap memperbaiki tata kelola agar pekerjaan ini berjalan sebaik-baiknya,” ujar Sudaryono.
