Alaku
Alaku

Prabowo Kejar Pendidikan Gratis, Kuliah Negeri hingga SMA Mulai Dimatangkan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris

JakartaPemerintah mulai mematangkan rencana pendidikan gratis di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) setelah Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penyusunan tahapan kebijakan tersebut.

Arahan itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah tidak hanya membahas pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri, tetapi juga menyiapkan skema agar biaya kuliah di PTN dapat digratiskan secara bertahap.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pendidikan gratis akan mencakup jenjang PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di Indonesia.

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Teddy, Rabu (23/9/2026).

Untuk jenjang pendidikan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan skema pelaksanaannya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kajian dilakukan dengan memperhitungkan berbagai sumber pendapatan PTN.

Komponen yang dihitung antara lain penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain. Pemerintah juga memperhitungkan pola subsidi silang yang selama ini terjadi di sejumlah PTN, termasuk pendapatan program pascasarjana yang digunakan untuk mendukung program sarjana.

“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian.

Kajian tersebut kemudian akan disandingkan dengan kemampuan fiskal negara. Pemerintah ingin memastikan kebijakan pembebasan biaya pendidikan tinggi dapat diterapkan melalui tahapan yang terukur.

“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ujar Brian.

Teddy menyebut pemerintah menargetkan pematangan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah dalam waktu 2-4 minggu. Kebijakan tersebut mencakup UKT dan uang pangkal.

Untuk memperdalam perhitungan, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Tim itu akan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” kata Brian.

Menurut Brian, tim tersebut diharapkan menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam sekitar dua minggu hingga satu bulan. Hasil kajian kemudian akan disampaikan kembali kepada Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan penerapan kebijakan.

“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.

Selain sekolah negeri dan PTN, pemerintah juga menyoroti pendidikan pesantren. Teddy mengatakan pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026.

Pembentukan direktorat tersebut diarahkan untuk menangani urusan pesantren secara khusus sekaligus mendukung penguatan pendidikan nasional.

“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” tutur Teddy.

Dengan rangkaian kajian tersebut, pemerintah kini menyiapkan perhitungan pembiayaan dan tahapan implementasi sebelum kebijakan pendidikan gratis di PTN ditetapkan lebih lanjut.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku

Iklan