Prabowo Bentuk BPGMN, Pencegahan Karhutla Kini Diperkuat dari Desa
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Keputusan itu diambil setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi, peneliti, dan pakar dari perguruan tinggi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, BPGMN akan diarahkan untuk mengutamakan pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” kata Raja Juli.
Menurut dia, pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan diisi ilmuwan serta kalangan profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” ujarnya.
Badan baru tersebut juga akan mendapat dukungan anggaran untuk memperkuat langkah pencegahan, khususnya di enam provinsi dengan kawasan gambut. Keenam provinsi itu yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pencegahan Dimulai dari Desa
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, penguatan pencegahan karhutla nantinya tidak hanya mengandalkan pemerintah dan teknologi. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Menurut Arif, masyarakat setempat memiliki kedekatan sekaligus rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungan mereka. Karena itu, pendekatan pencegahan akan diarahkan secara lebih presisi hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa,” kata Arif.
Penguatan peran masyarakat tersebut berjalan beriringan dengan pembenahan sistem deteksi kebakaran. BRIN diminta mendukung BPGMN dalam pengembangan deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.
Arif mengatakan, teknologi kecerdasan buatan (AI) akan terus dikembangkan untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. BRIN selama ini juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dalam upaya tersebut.
“Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujarnya.
Jaga Gambut Tetap Basah
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, diskusi di Istana Merdeka juga membahas kondisi gambut sebelum, saat, dan setelah kebakaran. Salah satu perhatian utama adalah menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar.
Faisal menjelaskan, permukaan air gambut diupayakan tidak turun lebih dari 40 sentimeter dari permukaan tanah. Kondisi gambut yang tetap jenuh dan lembap dinilai dapat mengurangi risiko kebakaran.
“Intinya nanti adalah kita coba menjaga permukaan air gambut, tadi disebutkan tidak boleh turun lebih dalam dari 40 cm dari permukaan tanahnya. Harapannya ketika dia lebih jenuh, lebih lembap, maka gambut ini tidak akan mudah terbakar,” ujar Faisal.
Upaya itu dilakukan antara lain dengan mempertahankan ekosistem dan reservoir air di bawah kawasan gambut. Jika kondisi atmosfer memungkinkan, operasi modifikasi cuaca juga tetap dapat digunakan untuk membantu menghadirkan hujan.
Teknologi hingga Pemadaman Langsung
Selain pencegahan, pemerintah juga menyiapkan penguatan penanganan ketika kebakaran telah terjadi. Faisal menyebut Satgas Darat akan diperkuat agar dapat bergerak langsung ke lokasi kebakaran.
Salah satu teknik yang dibahas dalam pertemuan ialah pengeboran dangkal untuk mendapatkan sumber air. Air tersebut kemudian dipompa menggunakan pompa portabel untuk menjangkau area sekitar titik pengeboran.
“Kalau sekarang memang yang kita perkuat nanti adalah Satgas Darat yang bisa langsung menangani kebakaran hutan dan lahan di daerah yang terbakar,” kata Faisal.
Teknik tersebut, lanjut dia, dapat digunakan untuk pemadaman dengan jangkauan sekitar 200 meter dari titik bor.
Di sisi lain, solusi pencegahan juga dibahas dari aspek ekonomi. Hal ini berkaitan dengan masyarakat yang menggantungkan kehidupan di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Karena itu, pencegahan karhutla juga perlu disertai pilihan mata pencaharian untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka panjang, sagu dibahas sebagai salah satu alternatif karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Kopi dipertimbangkan sebagai pilihan jangka menengah, sementara sejumlah tanaman hortikultura dinilai dapat menjadi pilihan untuk jangka yang lebih pendek.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah menempatkan pengelolaan gambut, mangrove, pencegahan karhutla, penguatan masyarakat desa, serta teknologi deteksi dini dalam satu kerangka penanganan yang lebih terintegrasi.
