Jakarta – Panglima TNI Agus Subiyanto mengizinkan jajaran prajurit TNI membantu penanganan aksi begal yang belakangan marak terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Meski demikian, keterlibatan TNI ditegaskan hanya sebatas membantu pengamanan dan mendukung tugas kepolisian di lapangan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Muhammad Nas mengatakan tidak ada instruksi khusus terkait operasi pemberantasan begal. Namun, Panglima TNI memberikan persetujuan kepada prajurit untuk membantu Polri menjaga keamanan masyarakat dari aksi kriminal jalanan tersebut.
“Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri,” kata Nas, Rabu (27/5/2026), seperti diberitakan Detikcom.
Nas menegaskan TNI tidak akan terlibat langsung dalam proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penindakan hukum terhadap pelaku begal. Penegakan hukum tetap menjadi kewenangan kepolisian.
Menurut dia, kehadiran prajurit di lapangan lebih diarahkan untuk menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan kejahatan jalanan.
Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, TNI memastikan koordinasi dengan Polri akan terus diperkuat dalam setiap pelaksanaan pengamanan di lapangan.
“TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.
Maraknya aksi begal dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian berbagai pihak. Di Jakarta Barat, misalnya, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) mulai menyiapkan langkah penguatan pengamanan melalui pemasangan kamera pengawas di sejumlah titik rawan.
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengatakan pemerintah akan mengimbau gedung perkantoran, tempat usaha, dan berbagai fasilitas publik untuk menambah CCTV di lingkungan masing-masing.
“Kami akan buat surat imbauan sebagai implementasi dari arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan fokus pengamanan di wilayah,” kata Iin.
Pemerintah daerah berharap langkah penguatan pengawasan dan sinergi aparat keamanan dapat menekan angka kejahatan jalanan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.
